Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
132

Akhiri Kontrak Sepihak, RS Medirossa Dihukum Bayar Sisa Kontrak

 

buruh-online, Bandung – PT Medirossa Mitra Insani selaku pengelola Rumah Sakit Medirossa, yang berkedudukan di Jln. Industri Tegal Gede No.99, Cikarang Selatan, Bekasi, dihukum untuk membayar sisa kontrak yang dibuat dengan NS Martha Sinaga S.Kep.

Martha menanda-tangani perjanjian kontrak selama 1 (satu) tahun dengan PT Medirossa, dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.073/SK DIR/RSMD/XII/2010 tertanggal 24 Desember 2010, dengan ketentuan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2011, dengan besaran upah Rp.9 juta per bulan.

Martha diposisikan sebagai Kepala Bidang Perawatan Rumah Sakit Medirossa, sebagaimana dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Medirossa No.001/SK-DIR/RSM/I/2011. Hingga akhirnya, pada tanggal 11 Mei 2011 Martha mendapat Surat Penetapan No.014/Dir/RSM/V/2011 tertanggal 03 Mei 2011 yang pada intinya RS Medirossa memutus kontrak kerja terhitung sejak tanggal 01 Juni 2011.

Tak terima diputus kontraknya secara sepihak, Martha kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan menuntut RS Medirossa untuk membayar uang sisa kontrak sebanyak 7 (tujuh) bulan upah sebesar Rp.77 juta.

PHI Bandung pada tanggal 8 Mei 2012, menjatuhkan putusan Nomor 124/G/2011/PHI/PN.BDG, yang menyatakan menolak gugatan Martha seluruhnya. Karena gugatannya ditolak, Martha mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Upaya Martha tidak sia-sia, tanggal 15 Januari 2013, Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung justru berbeda pendapat dengan PHI Bandung. Pada tingkat Kasasi, RS Medirossa diwajibkan membayar uang ganti rugi sebesar Rp.63 juta, sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/ Pdt.Sus/2012.

Merasa kalah di tingkat kasasi,  PT Medirossa mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/PK/2013/PHI/PN.Bdg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya pada tanggal 30 Juli 2013.

Namun, upaya hukum terakhir yang ditempuh PT Medirossa melalui peninjauan kembali, ditolak. Hakim Peninjauan Kembali berpendapat, bahwa alasan-alasan PT Medirosaa tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 30 Juli 2013 dan jawaban/kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Yuris dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi tidak salah menerapkan hukum dan tidak terdapat kekhilafan maupun kekeliruan nyata dalam putusan hakim tersebut, ujar Dr.H. Supandi, SH.,M.Hum., Ketua Majelis Hakim Peninjauan Kembali saat membacakan putusan Nomor 8 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Maret 2014.

(forward buruh-online.com : 18/7/2014)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of