Type to search

Klinik Bang Emha

Apakah Benar Syarat Menarik Dana JHT, Harus Mengundurkan Diri?

Share

30jaminan-hari-tuaPertanyaan :

Ditempat kerja saya, sedang mengalami kesulitan keuangan, yang menyebabkan pembayaran terhadap hak-hak karyawan menjadi tidak dibayar termasuk diantaranya premi Jamsostek. Sehingga, beberapa karyawan bermaksud menarik dana Jaminan Hari Tua, Jaminan Sosial Tenaga Kerja-nya, tetapi dengan salah satu syarat harus mengundurkan diri, dan nanti akan diterima kembali menjadi pekerja kontrak. Apakah persyaratan yang diberikan oleh perusahaan itu sah demi hukum? Apakah hal yang disuruh oleh perusahan bukan sebagai tindakan pendzaliman terhadap masa kerja karyawan yang hampir 20 tahun? Terima kasih.

Facebookers

(Identitas Disembunyikan)

Terima Kasih atas Pertanyaan Anda,

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya kami sebut UU Jamsostek), mengatur tentang, “Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, setelah mencapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Lalu, dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya kami sebut PP Jamsostek), mengatur pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 UU Jamsostek, yaitu, “Dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja dari perusahaan sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dapat menerima Jaminan Hari Tua secara sekaligus”.

Mengenai sepanjang, apakah persyaratan yang dipersyaratkan oleh perusahaan sah demi hukum? Maka mempertimbangkan ketentuan diatas, sepanjang frasa, “Dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja dari perusahaan…”, bermakna tenaga kerja yang bersangkutan sudah berhenti bekerja, dengan kata lain telah putus hubungan kerjanya, baik karena mengundurkan diri atau sebab lainnya.

Persyaratan telah berhenti bekerja yang dipersyaratkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (dahulu PT Jamsostek), adalah berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang menerangkan bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah putus hubungan kerjanya dengan perusahaan tersebut.

Sedangkan mengenai adanya sebab terjadinya keinginan untuk menarik dana JHT Jamsostek, karena perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, akan tetapi tidak Anda sebutkan hak-hak karyawan apa saja yang belum dibayarkan selain menunda pembayaran iuran/premi Jamsostek.

Pengunduran diri merupakan hak pekerja yang diatur oleh ketentuan Pasal 28E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih pekerjaan. Sehingga untuk menjamin hak tersebut, Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya kami sebut UU Ketenagakerjaan) mengatur tata cara pengunduran diri yang berdasarkan atas kemauan diri sendiri.

Mengingat pengunduran diri harus didasarkan pada kemauan diri sendiri, maka segala hal yang berkaitan dengan adanya pengkondisian atau hal-hal yang menyebabkan seorang tenaga kerja mengundurkan diri bukan atas kemauan diri sendiri, merupakan hal yang bukan dimaksud ketentuan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan, dan berakibat hukum yang berbeda dengan mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri.

Oleh karena Anda tidak menyebutkan hak-hak karyawan apa saja yang belum dibayarkan, sehingga mengakibatkan terganggunya tingkat kenyamanan hubungan kerja. Maka merujuk pada ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf d UU Ketenagakerjaan, mengatur tentang, “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh”.

Akibat hukum yang timbul dari pemutusan hubungan kerja dengan alasan terbuktinya perbuatan pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan, adalah uang pesangon sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 169 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yaitu “Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.

Demikian, Semoga Bermanfaat.

     Dasar Hukum :

  1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahujn 1945.
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468).
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520).

===========================================================

Pernyataan Penyangkalan/Disclaimer

Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam Klinik Bang-eMHa adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dianggap sebagai suatu nasehat hukum.

buruh-online.com tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam Bang-eMHa.

Klinik Bang-eMHa berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban tertentu KlinikBang-eMHa mungkin sudah tidak sesuai/tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban Klinik Bang-eMHa untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *