Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
94

APBB dan Dewan Setuju UMP Naik

harianrakyatbengkulu.com, Bengkulu – Hampir setiap tahun Upah Minimum Provinsi (UMP) naik, meski angka kenaikannya rata-rata tidak terlalu tinggi. Tahun 2015 mendatang pun diperkirakan akan naik. Lantaran Asosiasi Pengusaha Batu Bara (APBB) Bengkulu dan anggota DPRD Provinsi setuju menaikkan UMP. Ini artinya tuntutan 46.057 buruh se Provinsi Bengkulu agar UMP menjadi minimal Rp 1,5 juta per bulan bakal terealisasi.

Sekretaris Fraksi PAN DPRD Provinsi, H. Yurman Hamedi kemarin, (21/9) mengatakan UMP Rp 1,35 juta tahun ini tidak sebanding dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat. Apalagi sejak tahun 2014 banyak dampak kenaikan. Seperti kenaikan gaji PNS, kenaikan harga elpiji, termasuk Tarif Dasar Listrik (TDL). Terbaru kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipastikan berimbas pada kenaikan harga semua bahan pokok.

‘’Memang kalau mau masyarakat sejahterah, termasuk buruh dan petani UMP sebaiknya Rp 2 juta atau paling kecil Rp 1,5 juta. Hitungannya Rp 50 ribu/hari. Saat ini hitungannya hanya Rp 35 ribu/hari. Sehingga sangat tidak seimbang dengan kebutuhan atau pengeluaran buruh,’’ kata Yurman.

Yurman juga berharap perusahaan menjalankan kewajibannya. Jangan sampai ada perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan gaji dibawah UMP. Penentuan kenaikan UMP juga mesti didasari hasil survei dewan pengupahan yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah dan akademisi. Sehingga ditemukan komponen kebutuhan hidup masyarakat yang layak.

Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak terdiri atas makanan dan minum, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan reakreasi.

‘’Kami juga akan mengawasi jika ada perusahaan yang bayar upah dibawah UMP. Sesuai UU No 13 tahun 2013 perusahaan diwajibkan membayar upah sesuai UMP. Jika dibawa UMP bisa dipidana,’’ tegas Yurman.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara (APBB) Bengkulu Debby Husen siap mengikuti semua keputusan yang ditentukan pemerintah. Tetapi dia berharap dalam proses pengkajian penetapan survei KLH mereka dilibatkan. Sebab selama ini perusahaan batu bara tidak dilibatkan. ‘’Pada dasarnya setiap tahun upah harus disesuaikan. Bagi kami perusahaan silakan naik, asal realistis. Berapun naiknya kami akan ikuti dan patuhi,’’ kata Debby.

Dia menambahkan perusahaan yang bergerak di bidang batu bara di Bengkulu yang masih aktif hanya tujuh perusahaan, dengan jumlah karyawan 2.000 orang. Pembayaran gaji selama ini sudah disesuaikan dengan UMP.

‘’Memang soal kesejahteraan karyawan atau buruh harus jadi perioritas. Kalau naiknya jauh dari ketentuan, harus dikaji dulu. Sehingga tidak memberatkan perusahaan dan merugikan buruh atau karyawan,’’ demikian Debby.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of