Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
602

Bukan Anggota, Serikat Pekerja Tak Berhak Sepakati Pesangon

Surabaya – Mukibat Hadi, operator pada mesin tekstil memberanikan diri menggugat tempatnya bekerja, yaitu PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri, yang berkedudukan di Desa Cangkringmalang, Beji, Pasuruan, Jawa Timur, karena diputuskan hubungan kerjanya terhitung sejak tanggal 2 Maret 2011 dengan alasan melakukan kesalahan berat yaitu merokok didalam ruang open waste.

Mukibat Hadi keberatan atas PHK se-pihak yang dilakukan perusahaan, sehingga dirinya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya. Mukibat meminta PHI Surabaya untuk menghukum perusahaan mempekerjakan kembali dirinya, dan membayar upah, THR dan cuti selama tidak dipekerjakan sebesar lebih dari Rp.12,5 juta.

Perusahaan tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Mukibat Hadi, karena menurut perusahaan, permasalahan hubungan kerja Mukibat Hadi telah diselesaikan dengan Serikat Pekerja FSPTSK-SPSI, dengan bukti adanya kesepakatan dan bukti pembayaran pesangon tanggal 22 Maret 2011 melalui transfer ke account bank milik Mukibat Hadi sebesar Rp.6,8 juta.

Namun, Mukibat Hadi membantah kesepakatan atas pesangon dirinya yang dibuat oleh Serikat Pekerja FSPTSK-SPSI dengan perusahaan. Mukibat Hadi berdalih tidak pernah memberikan kuasa atau wewenang kepada FSPTSK-SPSI untuk menyelesaikan masalahnya dengan pengusaha, bahkan Mukibat Hadi menyatakan dirinya bukanlah anggota Serikat Pekerja FSPTSK-SPSI.

Atas keberatan Mukibat Hadi terkait tidak adanya pemberian kuasa dan wewenang kepada Serikat Pekerja FSPTSK-SPSI, dipandang Mahkamah Agung beralasan untuk membatalkan Putusan PHI Surabaya Nomor 19/G/2012/ PHI.Sby, tanggal 18 Juni 2012, yang menolak gugatan Mukibat Hadi seluruhnya.

Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung yang diketuai oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., memberikan pertimbangan hukum, bahwa tidak benar dan tidak mengikat secara hukum kesepakatan yang dibuat antara Serikat Pekerja FSPTSK-SPSI dengan PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri, yang senyatanya bertindak atas nama Mukibat Hadi tanpa surat kuasa guna menyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dialami Mukibat Hadi dengan pengusaha.

Selain itu, Majelis Hakim pada tingkat kasasi, membenarkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan karena fakta hukumnya, Mukibat Hadi telah mendapatkan Surat Peringatan ketiga, sehingga dapat diterapkan PHK berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, dan penetapan pembayaran upah selama proses sebesar 6 bulan.

“Mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Mukibat Hadi”, ujar Marina Sidabutar, S.H., M.H., membacakan amar putusan Nomor 772 K/Pdt.Sus/2012. “Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat Rp.20.849.600”. (Red)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of