Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
315

Bukan Kewenangan PHI Medan, Gugatan Pengusaha 3 Milyar Ditolak

buruhonline, Medan – Akmal, Jamal dan Tukiran digugat balik (rekonpensi) sebesar 3 Milyar oleh PT Parasawita untuk memberikan pelajaran, karena telah menggugat perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan.

PT Parasawita yang diwakili M Fadile Ramdhan, tak terima dengan gugatan yang diajukan ketiga mantan pekerjanya, karena hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha telah berakhir dengan pernyataan pengunduran diri tanggal 23 Juni 2012, sehingga perusahaan tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadap mantan pekerjanya.

Berbeda dengan pendapat pengusaha, Akmal, bersama kedua temannya merasa masih mempunyai hak-hak yang belum dibayarkan oleh pengusaha, yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, serta upah selama tidak dipekerjakan yang jumlahnya sebesar Rp.249 juta.

Akmal, dkk berpendapat hubungan kerja dengan pengusaha belumlah putus, sedangkan mengenai pengunduran diri yang dikatakan pengusaha, bukan merupakan kemauan dirinya, tetapi akibat tipu muslihat yang dilakukan perusahaan, yaitu dengan meminta kepada Akmal, dkk untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri agar tunggakan upah selama 8 bulan dibayarkan.

Atas gugatan Akmal, dkk serta gugatan balik yang diajukan pengusaha, PHI Medan mengeluarkan putusan Nomor 60/G/2013/PHI.Mdn. tanggal 16 September 2013, yang menyatakan hubungan kerja antara ketiga pekerja dengan pengusaha putus karena Akmal, dkk mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri, dan menghukum perusahaan untuk membayar uang penggantian hak yang seluruhnya hanya sebesar Rp.17 juta, serta menolak gugatan balik 3 Milyar yang diajukan pengusaha.

Waspin Simbolon SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim PHI Medan yang memeriksa perkara Akmal, dkk dengan PT Parasawita dalam pertimbangan hukumnya menilai, surat pernyataan yang dibuat oleh para pekerja sebagaimana bukti T-1 telah membuktikan bahwa pada dasarnya para pekerja telah menyatakan mengundurkan diri dari Perusahaan terhitung sejak tanggal 23 Juni 2012 dengan syarat gaji para pekerja yang tertunggak harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar 8 (delapan) bulan gaji yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.

Selain itu, Waspin juga menganggap tuntutan balik perusahaan, mengenai perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian moril bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak pula berdasarkan hukum.

Oleh karena, putusan PHI Medan masih mengharuskan perusahaan membayar uang penggantian hak sebesar Rp.17 juta kepada ketiga mantan pekerjanya, perusahaan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013 mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 27 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/2013/PHI.Mdn. Jo Nomor 60/G/ 2013/PHI.Mdn. yang diikuti dengan memori kasasi tanggal 09 Oktober 2013.

Perusahaan menilai putusan PHI medan tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum, dengan tetap mewajibkan perusahaan membayar sejumlah uang kepada ketiga mantan pekerjanya. Menurut perusahaan, dalam surat pernyataan yang ditanda-tangani ketiga mantan pekerjanya tersebut, tertulis syarat tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada perusahaan. Sehingga menurut perusahaan, tidak ada lagi kewajiban apapun yang harus dibayarkan oleh pengusaha.

Namun, Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung yang diketuai oleh H. Yulius, SH.,MH. berpendapat berbeda dengan alasan kasasi pengusaha. Menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 612 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 11 Maret 2014, keberatan pengusaha tidak dapat dibenarkan. Karena PHI Medan telah benar dalam pertimbangan dan putusannya, mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Para Pekerja mengundurkan diri, maka Para Pekerja berhak Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 (2), (3), (4) UU Nomor 13 Tahun 2003. Oleh karenanya, permohonan kasasi yang diajukan PT Parasawita harus ditolak. (Red)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of