Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
111

Buruh dan Pengusaha Siap Kawal Penerapan UMK 2015

borneonews, Kobar – Setelah disahkan Gubernur Kalteng dan dinyatakan berlaku per 1 Januari 2015, kedua belah pihak, baik kalangan buruh maupun pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupa­han Daerah,  siap mengawal kesepa­katan tersebut.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kobar Husni Taufik menegaskan, penetapan UMK 2015 wajib dilaksanakan bagi seluruh pengusaha.

Namun, apabila terdapat pengusaha yang tidak mampu melaksanakan UMK, bisa melakukan permohonan penangguhan. Penangguhan UMK ini bisa dikabulkan jika berdasarkan kajian memang memenuhi syarat seperti hasil laporan keuangan perusahaan yang tidak cukup untuk membayar upah karyawan. “Namun selama ini belum pernah ada satu perusahaan pun yang menyatakan keberatan. Jadi UMK ini bisa efektif per 1 Januari,” terangnya, baru-baru ini.

Husni menegaskan, hal ini sudah harus diberlakukan bagi seluruh perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat dan kalau pun masih ada perusahaan yang tidak mengindahkan aturan ini maka karyawan perusahaan itu didorong untuk melapor ke dinas tenaga kerja. Sedangkan bagi perusahaan yang tidak mengindahkan aturan ini, sambung Husni, akan dikenakan sanksi pidana dan denda uang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. “Bahkan dalam hal ini, jika perusahaan tidak memberlakukan aturan ini maka bisa saja izin perusahaan itu dicabut,” tegasnya.

Di lain pihak, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kotawaringin Barat mengaku siap menaati penetapan UMK 2015 yang baru disepakati. Salah seorang perwakilan Apindo Kobar Abdul Syukur menuturkan, meski kenaikan UMK sebesar 12% dirasa sudah cukup berat, namun sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Di samping itu, dengan adanya penaikan upah bagi pekerja lajang ini, pihak pengusaha berharap dapat dibarengi dengan peningkatan kualitas kerja buruh, sehingga nilai produksi juga dapat meningkat. “Kalau sudah disepakati, ya harus dipatuhi. Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang,” papar Abdul Syukur.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of