Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
183

Buruh Minta MK Bentuk Pengadilan Hubungan Industrial di Karawang

buruh-online, Jakarta – Agus selaku Kuasa Hukum Pekerja PT Dream Sentosa Indonesia, yang berkedudukan di Klari, Kabupaten Karawang, mengajukan permohonan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Permohonan Agus selaku pemohon principal mewakili 449 karyawan perusahaan garment, diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 84/PUU-XII/2014 tanggal 3 September 2014.

Dalam sidang perdana yang digelar Mahkamah Konstitusi, Rabu (17/9), Agus memaparkan penyebab kerugian konstitusionalnya, yaitu karena perusahaan tempat bekerjanya 449 karyawan yang dirinya dampingi sekarang ini, berada di Kabupaten Karawang – Provinsi Jawa Barat, sehingga berdasarkan perintah Pasal 59 ayat (1) UU 2/2004, pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada disetiap Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan, yaitu PHI pada Pengadilan Negeri Bandung.

Menurut Agus, disitulah letak kerugian konstitusionalnya, keberadaan PHI Pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berada pada radius di atas 100 Km dari tempat bekerjanya para karyawan, dapat dipastikan membutuhkan biaya yang tidak kecil, yang harus dikeluarkan baik oleh Agus maupun oleh ke-449 karyawan.

Agus menuturkan, setelah dirinya memperjuangkan keadilan bagi para karyawan dengan bersidang tiap minggu di PHI Bandung, kini dirinya bersama ke-449 karyawan yang lain harus terus berjuang di Mahkamah Agung karena PHI Bandung menerbitkan putusan nomor 37/G/2014/PHI/PN.Bdg yang tidak berpihak pada karyawan.

Berdasarkan data-data yang dimilikinya, sengketa ketenagakerjaan yang tercatat di PHI Bandung, lebih mendominasi dibandingkan perselisihan di provinsi lain. Menurut Agus, frasa “dengan Keputusan Presiden” yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) UU 2/2004 telah menimbulkan kerugian dan diskriminatif, khususnya bagi Agus yang berdomisili hukum di Kabupaten Karawang dan umumnya kabupaten/kota yang lain, yang sedang dan akan berproses di persidangan di PHI. Dengan demikian, Agus meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Pemerintah membentuk PHI di Karawang.

“Sehingga harus pula dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.”, tuturnya di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.

Menurut Muhammad Alim, selaku Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi yang ikut memeriksa permohonan yang diajukan oleh Agus, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memerintahkan pembentukan peradilan hubungan industrial, jadi Alim menyarankan agar Agus menghapus petitum nomor 5.

Arief Hidayat memberikan waktu selama 14 hari bagi Agus untuk memperbaiki permohonannya yang menguji konstitusionalitas Pasal 59 ayat (2) UU No. 2/2004, yang berbunyi : Di Kabupaten/Kota terutama yang padat industri, dengan Keputusan Presiden harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. (/Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of