Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.125

Dapatkah, Bekerja Rangkap Jabatan Tetapi Gaji Tidak Naik?

41rangkap-jabatanPertanyaan :

Adakah aturan atau hukumnya pembolehan bila pekerja yang notabene pekerjaannya sebagai officegirl, tetapi merangkap sebagai receptionist dengan gaji tetap sebagai officegirl, apakah diperbolehkan atau tidak ada pelanggaran untuk hal seperti itu? Kemudian, apabila di perusahaan ada dua serikat pekerja, maka bisakah ada dua PKB, melihat yang terjadi pihak pengusaha di tempat kami bekerja hanya menggangap satu serikat saja, terima kasih.

AYOENK LING LING

Terima Kasih atas Pertanyaan Anda.

Ada 2 (dua) pertanyaan sekaligus yang Anda sampaikan kepada kami,

Pertama, apakah ada aturan hukum rangkap jabatan tanpa ada tambahan upah? Kedua, apakah bisa ada 2 (dua) Perjanjian Kerja Bersama dalam satu perusahaan?

Atas kedua pertanyaan diatas, maka kami akan memulainya dari pertanyaan kedua.

Dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), mengatur tentang, “Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha”.

Lalu, pada ketentuan Pasal 118 UU Ketenagakerjaan, juga diatur mengenai, “Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan”.

Mengenai sepanjang, apakah bisa ada 2 (dua) Perjanjian Kerja Bersama dalam satu perusahaan, tentu jawabannya tidak diperbolehkan oleh UU Ketenagakerjaan. Sedangkan, terhadap perbedaan perlakuan atas hak-hak berserikat termasuk hak merundingkan Perjanjian Kerja Bersama, mengingat adanya 2 (dua) serikat pekerja, meskipun Anda tidak menyebutkan mengenai jumlah anggota kedua serikat pekerja/serikat buruh yang Anda maksud, maka terurai dalam penjelasan berikut ini.

Dalam ketentuan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan, diatur mengenai hal, “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 tanggal 10 November 2010, menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi :

Pasal 120 ayat (1), Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut”.

Pasal 120 ayat (2), “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha”.

Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kedua ayat dalam satu pasal tersebut diatas, maka tidak dapat dijadikan dasar dan alas hukum dalam dan/atau untuk penerapan apapun.

Dengan demikian, atas kekosongan pengaturan terhadap kedua ayat dalam satu pasal yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi mengatur pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yang maknanya menjadi :

“Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan”.

Berpedoan terhadap ketentuan tersebut diatas, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk memperbedakan perlakuan terhadap hak-hak serikat pekerja/serikat buruh.

Menjawab pertanyaan Anda yang pertama, maka pada ketentuan Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan, mengatur tentang, “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Menggaris bawahi kalimat akhir dalam ketentuan diatas, sepanjang frasa, “…atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”, maka frasa tersebut bermakna besaran upah harus seimbang dengan beban suatu pekerjaan, yang besarannya diatur menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

UU Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang besaran upah berdasarkan banyaknya atau rangkap jabatan dalam pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Sehingga, terkait dengan pertanyaan Anda, apakah boleh atau tidak rangkap jabatan yang tidak berpengaruh terhadap kenaikan upah, senyatanya UU Ketenagakerjaan tidak menyatakan secara tegas tentang hal tersebut, meskipun tidak berarti dilarang ataupun sebaliknya.

Akan tetapi, besaran terhadap upah atas rangkap jabatan yang Anda maksud, besarannya dapat dirundingkan antara serikat pekerja/serikat buruh bersama pengusaha dalam merumuskan hak dan kewajiban yang dapat tertuang dalam perjanjian kerja bersama, yang salah satu syarat untuk dapat merumuskannya tertuang dalam penjelasan atas jawaban pertanyaan kedua tersebut diatas.

Demikian, Semoga Bermanfaat.

Dasar Hukum :

1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 tanggal 10 November 2010.

Pernyataan Penyangkalan/Disclaimer

Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam Klinik Bang-eMHa adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dianggap sebagai suatu nasehat hukum.

buruh-online.com tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam Bang-eMHa.

Klinik Bang-eMHa berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban tertentu KlinikBang-eMHa mungkin sudah tidak sesuai/tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban Klinik Bang-eMHa untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of