Type to search

“Dianggap” Mencuri Ban, MA Perintahkan Kerja Kembali

Share

 

buruh-online, Bandung – Ahmad Luthfi selaku pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, Bekasi, pada bagian Product Panning-Road Test diputuskan hubungan kerja mulai tanggal 5 November 2012, karena tertangkap tangan mengambil barang milik Perusahaan tanpa ijin, yaitu berupa tube (ban dalam) sebanyak 10 (sepuluh) pcs, dengan ukuran (size) 814Y di area kerja pada tanggal 16 Juli 2012, jam 20.40 WIB (pada saat jam istirahat shift II).

Luthfi yang telah bekerja sejak tanggal 01 Oktober 1997, hanya diberikan Uang Pisah sebagaimana dituangkan didalam Annex PKB Kolom E dan ganti rugi, sebesar Rp.37 juta. Namun, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam Anjuran dengan Surat Nomor 567/354-HIJS/II/2013, tertanggal 05 Februari 2013, tidak sependapat dengan PHK yang dilakukan perusahaan, akan tetapi Luthfi harus kembali dipanggil bekerja oleh perusahaan.
Tak puas dengan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, perusahaan menggugat Luthfi ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. Dalam gugatannya, perusahaan berdalil perbuatan yang dilakukan Luthfi adalah perbuatan pelanggaran berat yang diancam dengan sanksi PHK sesuai Perjanjian Kerja Bersama PT Bridgestone Tire Indonesia Pasal 71 ayat (10) tanpa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tetapi hanya berhak mendapatkan uang pisah dan ganti rugi sesuai dengan Annex PKB halaman 7 kolom E.

Selanjutnya, perusahaan dalam petitumnya, meminta PHI Bandung untuk menyatakan Hubungan Kerja antara PT Bridgestone Tire Indonesia dengan Ahmad Luthfi berakhir terhitung mulai tanggal 5 November 2012, dan perusahaan hanya dibebankan untuk membayar uang pisah sebesar Rp.37 juta.

Atas gugatan tersebut, PHI Bandung telah memberikan putusan Nomor 23/G//2013/PHI.BDG tanggal 30 Juli 2013, yang amar putusannya menolak gugatan PT Bridgestone Tire Indonesia, dan mewajibkan untuk mempekerjakan kembali Ahmad Luthfi ditempat semula.

PHI Bandung berpendapat, bahwa dengan dikeluarkannya SP3 terhadap Ahmad Luthfi, harus dipandang bahwa perusahaan telah meringankan sanksi atau perbuatan tersebut dapat dipandang bersifat ringan atau dapat dimaafkan, sehingga perusahaan tidak melanjutkan proses tersebut ke Kepolisian sebagaimana layaknya suatu tindak pidana pencurian, penipuan dan/atau penggelapan, dan oleh karena itu Majelis Hakim PHI Bandung berpendapat bahwa permintaan perusahaan agar kepada pekerja dijatuhkan PHK adalah tidak sinkron dengan alasan pekerja telah dijatuhi SP3 sebagai pembinaan.

Perusahaan sangat keberatan dengan pendapat PHI Bandung tersebut, sehingga perusahaan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Kas/G/2013/PHI/PN.Bdg., yang disertai dengan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2013.

Perusahaan dalam memori kasasinya menyatakan, tindakan pelanggaran berupa pengambilan barang milik perusahaan tanpa ijin, dimana perusahaan tidak menyatakan bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja adalah suatu bentuk perbuatan pelanggaran yang bersifat ringan atau dapat dimaafkan dengan dikeluarkannya SP3, akan tetapi yang sebenarnya adalah perbuatan pelanggaran tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran berat yang diancam dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja.

Namun, Hakim Kasasi Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena atas pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pekerja, perusahaan telah memberi sanksi  berupa surat peringatan III yang berlaku 6 (enam) bulan dan selama masa 6 (enam) bulan tersebut pekerja tidak melakukan pelanggaran, lagipula perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa pekerja melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uag milik perusahaan dan hanya terbukti pekerja melakukan kesalahan prosedur pengambilan tube (ban dalam) yang akan di test di lokasi perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 73 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Maret 2014, menyatakan menolak permohonan kasasi dari PT Bridgestone Tire Indonesia, dan memperkuat putusan PHI Bandung Nomor 23/G//2013/PHI.BDG tanggal 30 Juli 2013, yang memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali Ahmad Luthfi ditempat semula.

(forward buruh-online.com : 21/8/2014)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *