Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
98

Dipaksa Mengundurkan Diri, Seorang Pekerja Gugat Perusahaan

 

buruh-online, Palu – Merasa dijebak, diintimidasi dan diiming-imingi tawaran pesangon, Denny Wagiu Sambirin tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian salah satu keberatan Denny selaku pekerja PT Tatehe Nusa Jaya yang tercantum dalam dalil memori peninjauan kembalinya tanggal 5 Februari 2013, yang permohonan pemeriksaan peninjauan kembalinya di ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/2013/PHI.PN.PL.

Denny menilai, putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 141 K/PDT.SUS/2012 tanggal 27 Juni 2012, telah memperkosa hak-haknya. Karena putusan Hakim Kasasi yang hanya memutus hak Denny sebesar Rp.46 juta tidak adil terhadap hasil keringatnya, yang telah mengabdi pada perusahaan selama 9 tahun lebih dengan jabatan merangkap-rangkap, yaitu sebagai Kepala Produksi, Kepala Pembahanan dan Kepala Personalia.

Denny juga berdalil, dirinya-lah yang bekerja banting tulang untuk mencari pembahanan (kayu-kayu yang akan diolah) sampai keluar masuk hutan, terkadang bisa sampai berminggu-minggu tidak pulang, karena harus mencari stok bahan dan sama sekali tidak dihitung lembur dan tidak ada bayaran tambahan, namun ternyata keringat dan jerih payahnya, tidak dihargai secara manusiawi.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya, memang membatalkan putusan PHI Palu Nomor 06/G/2011/ PHI.PN.PL., tanggal 22 Desember 2011. Dalam amar putusannya, PHI Palu menetapkan hak Deny Wagiu Sambirin sebesar Rp.243 juta.

Namun, permohonan kasasi yang diajukan secara lisan pada tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Kas/PHI.G/ 2012/ PN.PL., yang disertai oleh memori kasasi tanggal 16 Januari 2012, dari PT Tatehe Nusa Jaya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. 

Bukti berupa surat pengunduran diri tanggal 20 September 2010, dijadikan alasan oleh Hakim Kasasi untuk menetapkan hak Deny hanya berupa Uang Pisah 15% dari uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Anehnya, meskipun Denny tidak pernah mengajukan petitum pembayaran iuran premi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sejak tahun 2001 hingga tahun 2010 dalam gugatannya, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menghukum perusahaan untuk membayarnya, dengan perhitungan 12 bulan x 10 tahun x (3,7% x upah terakhir).

Namun, Majelis Hakim Peninjauan Kembali, menilai keberatan dari Denny Wagiu Sambirin tidak dapat dibenarkan, karena tidak diketemukan adanya bukti baru (novum) dan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 67 huruf (b) dan (f) UU No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Atas pertimbangan demikian, Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung menolak permohonan Denny, sebagaimana dibacakan oleh H Djafni Djamal SH., MH., selaku Ketua Majelis Hakim pada perkara Peninjauan Kembali Nomor 26 PK/Pdt.Sus-PHI /2013 tanggal 15 Juli 2013.

(forward buruh-online.com : 25/8/2014)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of