Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
407

DPRD Sepakat UMK Surabaya 2015 Rp 2,8 Juta

Globalindo, Surabaya – Usulan buruh yang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya sebesar Rp 2,8 juta mendapat dukungan dari DPRD Kota Surabaya.

Menurut Ketua FPDI-P Sukadar, mengaku pihaknya sepakat jika UMK Surabaya Rp 2,8 juta. Namun dengan catatan, pihaknya akan mengkaji dan menghitung ulang. “Jika dalam pengkajian atau penghitungan ulang diketahui hasilnya lebih tinggi, maka tak menutup kemungkinan, UMK harus lebih tinggi dari usulan yang ada sekarang,” ujar Sukadar, Kamis (18/9).

Ia menjelaskan, yang menjadi dasar penghitungan UMK ini adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dimana dalam penghitungannya pemerintah memasukkan 60 item. Sedangkan buruh menetapkan 80 item. “Kalau kami lebih sepakat dengan penghitungan buruh. Mereka lebih tahu kebutuhan hidup sehari-harinya. Saya kira, usulan buruh ini harus diakomodasi,” katanya.

Menurutnya, buruh tidak akan membuat penghitungan yang mengada-ada sebelum memunculkan angka UMK Rp2,8 juta. Mereka dipastikan memiliki rumus-rumus tersendiri. “Saya tidak sepakat dengan usulan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya yang meminta agar UMK Surabaya tidak naik,” tandasnya.

Anggota DPRD Kota Surabaya lainnya, Baktiono mengatakan, meski buruh sudah mengusulkan UMK, namun untuk penetapannya tetap menjadi kewenangan wali kota. “Bisa jadi, wali kota menetapkan UMK dengan nilai yang lebih tinggi. Bahkan, bisa jadi sebaliknya, lebih rendah dari usulan,” kata Baktiono.

Baktiono menegaskan, UMK ini tidak boleh berlaku untuk semua jenis pekerjaan. Misalnya tenaga medis dan tenaga pengajar, nilai UMK-nya harus lebih tinggi dari buruh yang bekerja di pabrik. Ini karena mereka memiliki keahlian. “Usulan UMK Rp2,8 juta tidak masalah. Asal perhitungannya bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of