Selasa, 17 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
81

Dua Kali Ikut Demo, di-PHK Karena Hambat Ekspor

 

buruh-online, Jakarta – Nurlaila, anggota Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik-Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (FBLP-PPBI), diputuskan hubungan kerja oleh PT Tainan Enterprises Indonesia, dengan alasan sering tidak masuk bekerja karena melakukan demonstrasi dilingkungan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung.

Melalui surat tanggal 17 Februari 2011, Nurlaila resmi diberhentikan oleh PT Tainan. PHK yang menimpa Nurlaila oleh perusahaan karena dianggap telah menghambat proses produksi dan berakibat pada terhambatnya pula proses pengiriman hasil produksi ke luar negeri (ekspor).

Nurlaila keberatan dengan pengakhiran hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan yang terletak di Jalan Irian Blok E Nomor 28, Kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Jakarta Utara tersebut. Nurlaila beranggapan, karena tidak bekerja selama 2 (dua) hari pada tanggal 25 November 2010 dan 3 Desember 2010 tidaklah dapat diartikan sebagai suatu kesalahan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.

Atas alasan tersebut, Nurlaila yang baru bekerja selama 3 tahun, menggugat perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan menuntut perusahaan untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar  Rp.49 juta.

Setelah mempertimbangkan gugatan Nurlaila dan jawaban gugatan yang disampaikan oleh PT Tainan, PHI Jakarta kemudian menerbitkan putusan Nomor 35/PHI.G/2012/ PN.Jkt.Pst tanggal 28 Mei 2012, yang menghukum PT Tainan membayar secara tunai kepada Nurlaila, uang kompensasi sebesar Rp.37,9 juta.

Tak terima dengan putusan PHI Jakarta, perusahaan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Srt.Kas/PHI/201/PN.Jkt.Pst. yang disertai dengan memori kasasi tanggal 18 Juni 2012.

Perusahaan dalam memori kasasinya menyatakan, akibat dari peristiwa tersebut telah rnenimbuIkan kerugian bagi perusahaan yang luar biasa dan selain itu pula harus membayar gaji. Selain itu, perusahaan juga mengalami hilangnya kepercayaan pihak buyer, karena pengiriman hasil produksi ke luar negeri (ekspor) mengalami keterlambatan.

Berdasarkan keberatan-keberatan perusahaan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja, tidak terbukti karena pekerja telah melakukan kesalahan kerja. Namun pekerja bersedia dilakukan pemutusan hubungan kerja mengingat tidak adanya lagi harmonisasi kerja. Dengan mengingat ketentuan yang berlaku, maka pekerja berhak atas uang pesangon, uang perhargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, dan upah masa proses.

Sehingga, Mahkamah Agung dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum diatas, dalam putusannya Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 22 Mei 2014, menyatakan menolak permohonan kasasi dari PT Tainan Enterprises Indonesia. Atas putusan tersebut, maka Nurlaila berhak atas pembayaran uang kompensasi sebesar Rp.37,9 juta, sebagaimana putusan PHI Jakarta Nomor 35/PHI.G/2012/ PN.Jkt.Pst tanggal 28 Mei 2012.

(forward buruh-online.com : 21/8/2014)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of