Type to search

Federal International Finance, Terbukti Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

Share

buruh-online, Ternate – PT Federal International Finance Cabang Ternate, dinyatakan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Ternate, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakannya memutuskan hubungan kerja Aris, selaku CR. Coordinator.

Aris di-PHK, lantaran melakukan kekerasan terhadap teman sekerjanya dengan meminta pembagian uang insentif, sehingga tanpa meminta keterangan dari kedua belah pihak, perusahaan yang berkantor cabang di Kel. Takoma, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ini langsung memutuskan hubungan kerja Aris.

Merasa diperlakukan tidak seharusnya, Aris yang telah bekerja sejak tanggal 15 Februari 2007 mengajukan gugatan ke PHI Ternate, dan menuntut agar tindakan perusahaan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena belum diberikan uang pesangon seperti yang pernah dijanjikan.

Sebelum terjadi gugat menggugat di PHI Ternate, perusahaan sudah pernah menjanjikan pemberian uang pesangon sesuai Penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan No : 560/921/X/2012, sebesar Rp. 14.999.000,- akan dibayarkan oleh Pimpinan Pusat PT. Federal International Finance, lewat rekening Aris dalam satu minggu ke depan, namun ternyata tidak dibayarkan.

Kejadian itulah yang membuat Aris mengajukan tuntutan ke PHI Ternate, dan meminta PHI Ternate menghukum perusahaan untuk membayar kerugian materiil yang dideritanya sebesar Rp.50 juta. Selain itu, Aris juga meminta kerugian imateriil sebesar Rp.500 juta.

Terhadap gugatan dan tuntutan Aris di PHI Ternate, perusahaan mengajukan keberatan (eksepsi), karena anjuran yang menjadi dasar dan landasan gugatan Aris, ditanda-tangani oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, bukan oleh Pegawai Mediator Hubungan Industrial. 

Setelah melalui proses jawab menjawab dalam persidangan, PHI Ternate menerbitkan putusan Nomor 3/G/2013/PHI.Tte tanggal 17 Juli 2013, yang amarnya menyatakan perbuatan perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum, dan menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon sebesar Rp.41 juta.

Atas putusan PHI Ternate, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2013/PHI.Tte yang disertai dengan memori kasasi tanggal 29 Juli 2013.

Perusahaan keberatan atas berkas anjuran tripartit, karena di buat oleh Pengawas tenaga kerja bukan mediator tenaga kerja, kedua jabatan ini sangat berbeda dan mempunyai tanggung jawab masing-masing bukan dapat saling mencampuri, oleh karena itu wajarlah anjuran yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang dinyatakan batal demi hukum bukan sebaliknya tetap dijadikan dasar pertimbangan PHI Ternate.

Namun, Majelis Hakim tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung tidak membenarkan dalil keberatan perusahaan dalam memori kasasi, karena pertimbangan PHI Ternate tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terjadi berdasarkan pelanggaran Peraturan yang berlaku di Perusahaan, dan tuntutan pekerja adalah benar mengenai kompensasi PHK yang belum dibayarkan.

Sehingga, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang diketuai oleh H. Yulius, S.H., M.H., selaku Hakim Agung, menolak permohonan kasasi dari PT Federal International Finance. (Ak)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *