Sabtu, 19 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
137

Gugatan Tidak Dapat Diterima, Pekerja dan Pengusaha Jadi Pemohon Kasasi

buruh-online.com, Samarinda : Berawal dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberikan putusan Nomor 28/G/2012/PHI.Smda tanggal 19 Maret 2013, menyatakan gugatan Humala Kusgondo Oki terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sangatta, Samarinda tidak dapat diterima.

Humala yang bekerja sejak 31 Agustus 2004 sebagai Petugas Mantri BRI Unit Teluk Lingga Kantor Cabang Sangatta, dianggap mengundurkan diri terhitung tanggal 31 Oktober 2011 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan No. B.255/KC-X/LYI/10/2011, karena BRI Sangatta telah memanggil Humala untuk bekerja seperti biasa, melalui Surat Panggilan I tanggal 03 Oktober 2011 dengan nomor surat R.233/KC-X/LYI/10/2011 dan Surat Panggilan II tanggal 06 Oktober 2011 dengan nomor surat R.237/KC-X/LYI/10/2011.

Atas putusan PHI Samarinda, Humala Kusgondo Oki mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Kas/2013/PHI.Smda Jo. Nomor 28/G/2012/PHI.Smda, dan BRI Cabang Sangatta juga mengajukan kasasi pada tanggal 13 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Kas/2013/PHI.Smda Jo. Nomor 28/G/2012/PHI.Smda. 

Permohonan kasasi kedua belah pihak tersebut, kemudian diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 26 November 2013, Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2013 (publish MA tanggal 18 Juli 2014). Dalam putusannya, MA menolak permohonan kasasi keduanya, dan menguatkan putusan PHI Samarinda yang berpendapat, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Humala telah tidak masuk kerja secara berturut-turut yaitu : 26, 29 dan 30 September 2011, 4 sampai dengan 9 Oktober 2011 serta dari tanggal 10 sampai dengan 31 Oktober 2011 adalah merupakan pelanggaran disiplin dan kewajiban pekerja serta pelanggaran budaya kerja oleh karenanya tidak ada keharmonisan lagi dalam hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka adalah beralasan untuk memutus hubungan kerja antara Humala Kusgondo Oki dan BRI Sangatta berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Berikut bunyi Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang kami kutip sebagai berikut :

“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”.

Terhadap PHK karena melakukan pelanggaran yang telah diberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga, maka pekerja berhak atas ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang kami kutip sebagai berikut :

“Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.

(forward buruh-online.com : 17/7/2014)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of