Type to search

Lebih 50 Hari, PHI Kesampingkan Hukum Acara Untungkan Pekerja

Share

 

buruh-online, Jakarta – “Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama”, demikian kutipan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan putusan Nomor 12/PHI.G/2013/PN.JKT.PST, tanggal 13 Juni 2013, menghukum PT Asuransi Bintang membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Wefni Mulyasari yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.32,7 juta.

Atas putusan PHI Jakarta, perusahaan mengajukan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Srt.Kas/PHI/2013/PN.JKT.PST., yang disertai dengan memori kasasi tanggal 9 Juli 2013.

Perusahaan dalam memori kasasinya, keberatan atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh PHI Jakarta, karena perkara tersebut diputus 13 Juni 2013 atau dalam tempo waktu 82 hari sejak sidang pertama tanggal 14 Februari 2013. Sehingga, PHI Jakarta diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004.

Meskipun perusahaan mendalilkan kelalaian PHI Jakarta yang begitu panjang melakukan proses pemeriksaan dan termasuk dalam eksepsi kompetensi absolut. Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 22 April 2014, menolak keberatan perusahaan dan menguatkan putusan PHI Jakarta Nomor 12/PHI.G/2013/PN.JKT.PST, tanggal 13 Juni 2013.

Menurut Praktisi Hukum Perburuhan pada Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Muhammad Hafidz melalui sambungan telepon mengatakan, atas putusan kasasi Mahkamah Agung, walaupun PHI Jakarta telah melakukan penyimpangan terhadap hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial, namun Wefni Mulyasari diuntungkan, karena putusan kasasi bersifat positif dengan menolak permohonan kasasi perusahaan. 

Tetapi jika sebaliknya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari perusahaan atas dalil eksepsi kompetensi absolut, maka putusan kasasi dapat bersifat negatif yaitu dinyatakan gugatan Wefni tidak dapat diterima. Sehingga berakibat pada hilangnya hak-hak Wefni yang timbul dari berakhirnya hubungan kerja, demikian lanjut Hafidz.

(forward buruh-online.com : 20/8/2014)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *