Type to search

MA Hukum Koperasi Bongkar Muat Bayar Kompensasi PHK

Share

buruh-online, Palu – Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Koperasi Tenagakerja Bongkar Muat terhadap Isna Mahdjan berakhir di Mahkamah Agung, Selasa (6/5/2014). Koperasi dihukum untuk membayar kompensasi PHK yang terdiri dari uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebesar Rp.7 juta. 

Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2014, menilai PHK terhadap Isna Mahdjan cukup beralasan, karena terdapat bukti adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Isna secara bersama-sama dengan rekan kerjanya yang lain, sebagaimana tersebut dalam bukti T.I-3 berupa petikan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 297/PID.B/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012.

Dengan mempertimbangkan bukti tersebut, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung mengklasifikasikan PHK yang dilakukan oleh Koperasi Tenagakerja Bongkar Muat, adalah PHK dengan alasan ketentuan Pasal 160 ayat (5) UU No. 13/2003, yang tidak memerlukan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sehingga PHK yang dilakukan pada bulan Oktober 2011 adalah sah menurut hukum.

Sebelumnya, Isna Mahdjan menggugat Koperasi Tenagakerja Bongkar Muat yang beralamat di Jl. Pengalemba, Palu tersebut, ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palu. 

Isna mendalilkan, dirinya menerima upah terakhir bulan Maret 2011 sebesar 2,25 juta sebulan, dan telah bekerja sebagai Staf sejak tahun 1999, sesuai dengan surat keputusan Nomor 5/K.TKBM/15/II/1999 tanggal 1 Pebruari 1999. Dirinya menganggap PHK secara sepihak yang dilakukan Koperasi sesuai dengan surat pemberitahuan Nomor 5/KOP-TKBM/PTL-V/2011 tanggal 24 Oktober 2011, adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan (2) UU 13/2003.

PHI Palu dalam putusannya Nomor 13/G/2013/PHI.PN.PL, tanggal 12 Pebruari 2014, menghukum Koperasi Tenagakerja Bongkar Muat untuk membayar secara tunai kepada Isna Mahdjan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) UU 13/2003 dan upah proses selama 6 (enam) bulan, yang seluruhnya terhitung sebesar Rp.32,6 juta.

Atas putusan PHI Palu tersebut, Koperasi Tenagakerja Bongkar Muat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 25 Pebruari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/G/2014/PHI.PN.PL yang disertai dengan memori kasasi tanggal 3 Maret 2014.

Permohonan kasasi Koperasi Tenagakerja Bongkar Muat dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, yang diketuai oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Kamar Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-Hakim Ad.Hoc. PHI, masing-masing sebagai Anggota. (/Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *