Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
141

MA Persoalkan Legal Standing, Kasasi DPC FKUI SBSI Ditolak

 

buruh-online, Kupang – Kuasa yang dapat bertindak di Pengadilan dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial adalah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan atau Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah terbentuk pada perusahaan, demikian Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012, Bagian Sub Kamar Perdata Khusus.

Rumusan tersebut-lah, yang membuat permohonan kasasi dari Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten dan Kota Kupang, ditolak oleh Mahkamah Agung.

DPC FKUI SBSI Kota Kupang ditunjuk oleh Anderias Seran sebagai Kuasa Hukum-nya dalam beracara di Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kupang, guna menyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerja yang dialaminya dengan PT Sarana Agra Gemilang, yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang.

Anderias di-PHK oleh perusahaan oleh perusahaan Semen Kupang ini, pada tanggal 3 Januari 2013. Menurut pria yang dipekerjakan sebagai office boy ini, dirinya tiba-tiba dipanggil oleh manajemen perusahaan bersama 11 (sebelas) orang pekerja dan hanya 4 (empat) orang yang disuruh kembali bekerja, sedangkan yang lain termasuk Anderias tidak lagi diperbolehkan ketempat bekerjanya masing-masing.

Atas kejadian itu, Anderias yang mengaku bertempat tinggal di Jln. Yos Sudarso Rt.15, Rw.005 Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, memberikan kuasa kepada DPC FKUI SBSI Kupang untuk mengurus segala urusan hubungan kerjanya, termasuk menggugat perusahaan ke PHI Kupang.

Dengan dasar surat kuasa dan bukti keanggotaan Anderias sebagai anggota FKUI SBSI, DPC FKUI SBSI Kupang mengajukan gugatan ke PHI Kupang, dan menuntut perusahaan membayar uang kompensasi PHK sebesar Rp.8,3 juta.

PHI Kupang dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa DPC FKUI SBSI Kupang tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mewakili Andrias Seran beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. Sehingga, PHI Kupang dalam putusannya Nomor 23/G/2013/PHI/ PN.KPG, tanggal 16 Desember 2013, menyatakan gugatan Anderias Seran tidak dapat diterima.

Atas putusan PHI Kupang tersebut, DPC FKUI SBSI Kupang keberatan dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Kas/G/2013/PHI/PN.KPG yang disertai dengan memori kasasi tanggal 8 Januari 2014.

DPC FKUI SBSI Kupang mendalilkan dalam memori kasasinya, bahwa pertimbangan Majelis Hakim PHI Kupang tidak mempunyai kewenangan, untuk mempertimbangkan dan mempersoalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), buku induk pencatatan anggota yang Pemohon miliki. Karena sudah jelas, bahwa bukti kartu anggota dari DPC FKUI SBSI tentunya sudah melewati proses sebagaimana yang diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKUI-SBSI.

Setelah mempertimbangkan keberatan dari DPC FKUI SBSI Kupang selaku Kuasa Hukum Anderias Seran. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya, bahwa kuasa pekerja yaitu DPC-FKUI-SBSI Kabupaten dan Kota Kupang tidak mempunyai legal standing, karena di perusahaan tempat pekerja bekerja tidak ada kepengurusan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 2004.

Atas pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 12 Juni 2014, menyatakan menolak permohonan kasasi dari Anderias Seran.

(forward buruh-online.com : 26/8/2014)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of