Type to search

Mengkritisi Aturan Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan

Share

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa, sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang norma hubungan antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja. Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), mengatur bentuk-bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dengan baik, serta diharapkan tercapainya derajat serta martabat tenaga kerja dan keluarganya secara optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan.

Bagi pekerja/buruh yang melakukan tindak pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dapat berakibat pemutusan hubungan kerja, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 161 ayat (3), Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167 ayat (1), Pasal 168 ayat (3), Pasal 169 ayat (1), dan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, yang tata cara penyelesaiannya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), yaitu melalui mekanisme Bipartit, Mediasi/Arbitrase/ Konsiliasi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung.

Bagi pengusaha/majikan yang melakukan tindak pidana terhadap norma-norma yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dapat berakibat pengenaan sanksi pidana kurungan, penjara dan denda sebagaimana yang dimaksud Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (1), Pasal 185 ayat (1), Pasal 186 ayat (1), Pasal 187 ayat (1), Pasal 188 ayat (1) dan Pasal 189 UU Ketenagakerjaan, yang tata cara penyelesaiannya diatur dalam Pasal 182 UU Ketenagakerjaan, yaitu dilakukan oleh penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, penyimpangan norma yang tidak mengandung unsur tindak pidana dalam UU Ketenagakerjaan dapat juga dilakukan oleh pengusaha/majikan dengan belum/tidak menjalankan norma, meskipun kepada pengusaha/majikan telah diberikan hasil pemeriksaan dan penetapan oleh lembaga yang diserahi urusan ketenagakerjaan, yaitu Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 180 UU Ketenagakerjaan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4).

Penyimpangan norma yang tidak mengandung unsur tindak pidana dalam UU Ketenagakerjaan merupakan kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang kewenangannya diberikan oleh UU Pengawasan Ketenagakerjaan Bagian II, Pasal 2, yang dikutip berbunyi : “Menteri yang diserahi urusan ketenagakerjaan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan ketenagakerjaan”.

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tindak penyimpangan/ pelanggaran norma UU Ketenagakerjaan yang tidak mengandung unsur tindak pidana, dan menerbitkan hasil pemeriksaan serta penetapan tertulis yang memerintahkan kepada pengusaha/majikan untuk melaksanakan ketentuan norma dalam UU Ketenagakerjaan.

Terhadap penetapan tertulis yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dapat dimintakan pemeriksaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota merupakan bagian dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang penetapannya bersifat konkret, individual, dan final yang mempunyai kekuatan hukum, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Namun, Pembentuk Undang-undang hanya mengatur sepanjang tata cara penyelesaian penyimpangan norma yang mengandung unsur tindak pidana dalam UU Ketenagakerjaan. Tetapi, tidak mengatur mengenai tata cara bagaimana pelaksanaan (eksekusi) atas penetapan tertulis dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang tidak dimintakan pemeriksaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan juga tidak dijalankan secara suka rela oleh pengusaha/majikan.

Kewenangan untuk menyatakan tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, merupakan kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberikan oleh UU Pengawasan Ketenagakerjaan Bagian II, Pasal 2, dengan diterbitkannya hasil pemeriksaan serta penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Apabila penetapan tertulis dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, tidak dipatuhi/dijalankan oleh pengusaha/majikan, maka untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum status hubungan hukum/hubungan kerja pekerja/buruh, serta untuk tetap menjaga hubungan industrial yang kondusif, dan agar menjadi tidak sia-sia atas terbitnya penetapan tertulis dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang bersifat final dan bermakna berkekuatan hukum, seharusnya pelaksanaan penetapan tertulis dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dapat dimintakan ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan menurut aturan-aturan yang biasa untuk menjalankan suatu putusan perdata. Sehingga, diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pekerja/buruh.

Penulis : Muhammad Hafidz

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *