Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
58

Merancang Kembali Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial

Pada era setelah Kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 10 September 1951, diundangkan sebuah undang-undang darurat mengenai tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan, yaitu Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Lalu, pada tahun 1957, Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Dan, pada tahun 1997, diberlakukan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, meskipun Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997, yang seharusnya mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2000, senyatanya tidak pernah diberlakukan.

Atas dasar alasan ketentuan perundang-undangan penyelesaian perselisihan antar pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dirasa tidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi, serta hanya mengatur penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif, sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja/buruh secara perseorangan belum terakomodasi. Maka pada tanggal 14 Januari 2004, disahkanlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Keberadaan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan hubungan industrial), dipandang oleh banyak aktifis serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha tidaklah efektif dan telah menyimpang dari tujuannya cepat, tepat, adil dan murah.

Desakkan terhadap penolakan dan merancang kembali mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial terus mengemuka dan pada akhirnya mampu memaksa Pemerintah untuk mengusulkan perubahan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Program Legislasi Nasional 2009 – 2014 di Dewan Perwakilan Rakyat R.I.

Penempatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai hukum privat dipandang keliru dan harus ditempatkan antara hukum publik dan hukum privat, demi memberikan perlindungan lebih bagi pekerja/buruh yang kedudukannya haruslah sama dengan pengusaha, seperti pengetatan aturan pemutusan hubungan kerja karena bekerja merupakan kehormatan bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Penghapusan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial merupakan hal yang tepat harus dilakukan, karena telah tidak menjamin dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan hak-hak normatif serta kepentingannya secara suka rela, karena dapat diperselisihkan.

Perselisihan Hubungan Industrial haruslah dianggap sebagai pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh terkait dengan tidak adanya persesuaian pendapat mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan.

Mekanisme penyelesaian perselisihan melalui perundingan antara pekerja/buruh atau  serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial, wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagai upaya menekan perselisihan menjadi tajam dan menghindari sifat egoisme dalam penyelesaian perselisihan.

Dengan sifatnya yang khusus, maka setelah tidak adanya permufakatan antara pekerja/buruh, serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, maka peran Pemerintah melalui mediasi yang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, haruslah di-optimal-kan dan menjadi penengah dalam penyelesaian sebuah perselisihan hubungan industrial yang bersifat specialist, tanpa ada lagi lembaga konsiliasi dan arbitrase.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai pijakan hukum dibuatnya lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan lembaga yang bersifat memberikan penetapan atas penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang harus dibentuk di setiap kota/kabupaten dan berada pengadilan negeri setempat, yang setiap Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur organisasi pengusaha, unsur kementerian sebagai wakil pemerintah dan unsur akademik.

Setiap pihak yang hendak mengajukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial, haruslah berbentuk permohonan penetapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja, yang belum melampaui jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak timbulnya hak.

Setiap permohonan penetapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dalam 7 (tujuh) rangkap, yang memuat identitas dan dasar permohonan yang meliputi kewenangan pengadilan hubungan industrial, kedudukan hukum (legal standing), dan alasan permohonan yang diuraikan secara jelas.

Tata cara pengajuan permohonan penetapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial didahului dengan proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penetapan bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi dengan Panitera. Setelah dinyatakan lengkap, maka Panitera menyampaikan permohonan penetapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Permohonan penetapan didaftarkan, dan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, Ketua Pengadilan Negeri harus sudah menetapkan Majelis Hakim. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim, maka Ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim.

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim wajib memberi nasihat untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan penetapan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dan pemeriksaan persidangan selanjutnya dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, untuk memeriksa pokok permohonan; jawaban; pemeriksaan alat-alat bukti tertulis; mendengarkan keterangan saksi; mendengarkan keterangan ahli; kesimpulan; dan Penetapan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan penetapan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Salinan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial harus sudah disampaikan oleh Juru Sita kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penetapan dibacakan oleh Majelis Hakim, dengan hak untuk mengajukan permohonan kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan dibacakan.

Pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus menyampaikan memori kasasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diajukan permohonan kasasi melalui Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan kasasi didaftarkan. Dan termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kontra memori kasasi diterima. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Dan sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sehingga, penetapan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan Penetapan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Penetapan atas permohonan kasasi diucapkan, dan Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial wajib menyampaikan salinan Penetapan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Penetapan kasasi diterima oleh Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Untuk melaksanakan penetapan Pengadilan Hubungan Industrial, Penetapan perdamaian, Penetapan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak dimohonkan kasasi; dan Penetapan Mahkamah Agung dalam hal kasasi diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri di wilayah permohonan penetapan diajukan. Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah menerima permohonan pelaksanaan penetapan, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja memanggil Termohon untuk diberikan Teguran (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan sebuah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan harus disampaikan kepada Termohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan pemanggilan Termohon. Dan Termohon harus segera melaksanakan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial, Penetapan perdamaian, Penetapan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak dimohonkan kasasi; dan Penetapan Mahkamah Agung dalam hal kasasi, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diberikan Teguran (aanmaning).

Dalam hal Termohon setelah diberikan Teguran (aanmaning) tidak bersedia secara suka rela melaksanakan Penetapan, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan sita. Dan Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah menerima permohonan sita, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Penetapan Sita. Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Juru Sita untuk meletakkan Sita terhadap objek sita yang diajukan Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Sita. Lalu apabila objek Sita telah diletakkan Sita oleh Juru Sita, namun Termohon tidak bersedia secara suka rela melaksanakan Penetapan, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan/pengosongan objek sita.

Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah menerima permohonan penarikan/ pengosongan objek sita, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Penetapan Penarikan/Pengosongan Objek Sita, dan memerintahkan Juru Sita untuk menarik/mengosongkan objek sita yang diajukan Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Penarikan/Pengosongan Objek Sita. Apabila Juru Sita tidak menemukan objek sita yang telah diletakkan sita untuk dilakukan penarikan/pengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, maka terhadap Termohon diancam pidana penggelapan dan dapat dilaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah Juru Sita melakukan penarikan/pengosongan objek sita, dan Termohon tidak bersedia secara suka rela melaksanakan Penetapan, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan lelang umum atas objek sita.

Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah menerima permohonan pelelangan umum atas objek sita, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Penetapan Pelelangan Umum atas Objek Sita dan dikirimkan ke Kepala Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, yang dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja Kepala Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang harus sudah menetapkan waktu, tempat dan harga lelang dilaksanakan, serta wajib melaporkan pelaksanaan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Segala perlawanan terhadap objek Sita Jaminan/Sita yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau yang telah diletakkan sita oleh Juru Sita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan/atau yang telah dilakukan Penarikan/Pengosongan, diajukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah permohonan penetapan diajukan dan tidaklah menunda proses pelaksanaan Penetapan, serta wajib diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat pertama dan terakhir, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial.

 

oleh : Muhammad Hafidz (Praktisi Hukum Perburuhan)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of