Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
85

Merekam Obrolan Atasan, MA Ijinkan PHK Pekerja Hotel

 

buruh-online, Surabaya – Sungguh tidak diduga sebelumnya, perbuatan Nurhasan yang dengan sengaja tanpa ijin menjalankan alat perekam pada handphone-nya dibelakang laptop pada saat atasannya (Muttaqun) memberikan warning letter terhadap Triyeni, Jumat (30/11/2012) yang lalu, berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap dirinya.

Setelah merekam segala pembicaraaan atasannya, Nurhasan yang bekerja sejak bulan Agustus 1993, memperdengarkan hasil rekamannya kepada Hary Kurniawan, Zumrotin, Nanik, dan beberapa teman Nurhasan lainnya. Karena banyak pekerja lain yang mendengar langsung hasil rekaman yang diperdengarkan oleh Nurhasan, maka berita tersebut terdengar ke Muttaqun.

Mendengar hal tersebut, perusahaan tempat Nurhasan bekerja, yaitu Hotel Plaza Purimas menjatuhkan sanksi pemutusan hubungan kerja sejak tanggal 5 Desember 2012, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat 7 Perjanjian Kerja Bersama, karena karyawan jadi banyak yang kasak kusuk dengan nada negatif memunculkan isu-isu yang simpang siur, terjadi gap antar karyawan, menyebabkan ketidaknyamanan suasana bekerja dan merugikan beberapa pihak.

Guna mendapatkan persetujuan pemutusan hubungan kerja, Hotel Plaza Purimas, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 31-37, Surabaya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, untuk menyatakan Nurhasan telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama berupa pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.

PHI Surabaya dalam putusannya Nomor 34/G/2013/ PHI.Sby., tanggal 8 Juli 2013, menyatakan putus hubungan kerja antara Hotel Plaza Purimas dan Nurhasan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2013, dan menghukum Hotel Plaza Purimas untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Nurhasan berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp.44 juta.

Hotel Plaza Purimas keberatan dengan putusan PHI Surabaya, dengan perantaraan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2013, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 22 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta.Ks/2013/PHI.Sby.,jo. Nomor 34/G/2013/PHI.Sby.,yang disertai dengan memori kasasi tanggal 31 Juli 2013.

Atas permohonan kasasi dari perusahaan, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum, bahwa merekam pembicaraan seseorang jelas merupakan pelanggaran mengenai hak privasi seseorang, apalagi tanpa ijin, dan apalagi hasil rekaman tersebut dapat membuat ketidaknyamanan bekerja bagi para karyawan, dan dengan demikian tindakan Nurhasan selaku pekerja tidak benar dengan tindakan menyebar-luaskan hasil rekaman tersebut, hal ini membuat malu pimpinan atas tindakannya, sehingga Mahkamah menilai tindakan Nurhasan dianggap melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 52 ayat (7).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 597 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tertanggal 28 Februari 2014, menolak permohonan kasasi dari Hotel Plaza Purimas dan memperbaiki putusan PHI Surabaya dengan merubah besaran uang kompensasi yang menjadi hak Nurhasan yaitu sebesar Rp.26 juta.

(forward buruh-online.com : 28/8/2014)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of