Type to search

Berita

MK : Upah Buruh Berada Pada Peringkat Pertama Ketika Pailit

Share

buruh-online, Jakarta – Mahkamah Konstitusi, Kamis (11/9), mengabulkan sebagian permohonan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dibacakan oleh Hamdan Zoelva dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013.

Mahkamah menilai, pekerja secara sosial ekonomis berkedudukan lebih lemah dan lebih rendah dibandingkan dengan pengusaha, meskipun antara pengusaha dan pekerja saling memerlukan. Karena perusahaan tidak akan berproduksi tanpa pekerja, dan sebaliknya pekerja tidak dapat bekerja tanpa pengusaha.

Sehingga, adanya peringkat atau prioritas pembayaran yang harus didahulukan ketika perusahaan tempat pekerja bekerja mengalami pailit (bangkrut), menyebabkan perbedaan kedudukan yang disebabkan oleh isi perjanjian kerja yang mengikat antara pihak pekerja dengan pengusaha, dan pihak pengusaha dengan pihak lain melalui perjanjian gadai, hipotik, fidusia dan perjanjian pertanggungan lainnya.

Menurut Mahkamah, upah pekerja yang merupakan hutang pengusaha sebagai imbalan atas keterampilan atau jasa pekerja, harus menjadi prioritas ketika terjadi kepailitan, karena lebih utama kepentingan manusia (pekerja) terhadap diri dan keluarganya, ketimbang kepentingan manusia (pekerja) terhadap objek pertanggungan berupa properti atau suatu barang.

Permohonan judicial review diajukan oleh Ir Otto Geo Diwara Purba, dkk (9 orang), selaku pekerja PT. Pertamina yang merasa hak konstitusionalnya berupa hak-hak yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan berpotensi akan sulit terwujud ketika perusahaan tempat bekerjanya sekarang mengalami pailit berdasarkan putusan Pengadilan.

Dalam permohonannya, pemohon meminta penafsiran yang tegas terhadap ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi : “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.

Menurut pemohon, dalam praktek kepailitan, kata “didahulukan” dalam UU ketenagakerjaan ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditur separatis yang merujuk pada Buku Kedua, Bab IXI KUHPerdata dan pasal 21 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

Dalam petitumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, sepanjang frasa “yang didahulukan pembayarannya”, haruslah diartikan upah dan hak-hak buruh lainnya seperti pesangon harus didahulukan dari semua jenis tagihan kreditor separatis (istimewa), preference, dan concurent.

Sementara itu, Mahkamah menilai hak pekerja lainnya seperti uang pesangon dan seterusnya, pembayarannya tetap berada dibawah kreditur separatis. Sehingga, Mahkamah menempatkan upah pekerja sebagai prioritas pertama dari pembayaran dalam hal terjadi kepailitan, setelah itu peringkat selanjutnya adalah kreditur separatis, hak negara, kantor lelang dan badan-badan umum yang dibentuk pemerintah.

“Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomo13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang harus didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”, ucap Hamdan Zoelva membacakan putusan yang selesai dibacakan Pukul 16:02 Wib. (Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *