Type to search

Objek Gugatan Termasuk Kepentingan, MA Tidak Terima Kasasi SP LEM

Share

 

buruh-online, Surabaya – Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI) PT Sinar Abadi Can, yang juga berkedudukan sama dengan PT Sinar Abadi Can di Jalan Brigjen Katamso No. 211, Desa Janti Waru – Sidoarjo, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

PUK SP LEM SPSI PT Sinar Abadi Can, keberatan dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, setelah berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2012, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013, yang sebelumnya UMK Kab. Sidoarjo tahun 2012 sebesar Rp1.252.000,- (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah) menjadi UMK Kab. Sidoarjo tahun 2013 sebesar Rp1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah).

Atas kenaikan upah tersebut, PT Sinar Abadi Can tidak lagi memberikan THR lebih besar dari upah minimum yang berlaku, disertai dengan alasan kondisi keuangan perusahaan semakin menjadi berat. Sehingga, perusahaan hanya memberikan THR sesuai Permenaker Nomor Per-04/MEN/1994, yaitu perhitungannya berdasarkan upah minimum yang berlaku.

Akhirnya, perselisihan mengenai pembayaran THR diadukan  ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo, yang menganjurkan agar PT Sinar Abadi Can tetap memberikan besaran THR Keagamaan kepada seluruh pekerja/buruh sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Perusahaan, dan membayar kekurangan THR tahun 2012.

Tak terima dengan anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo, PT Sinar Abadi Can menggugat PUK SP LEM SPSI PT Sinar Abadi Can ke PHI Surabaya. Dalam pertimbangan hukumnya, PHI Surabaya menilai bahwa kebiasaan adalah bukan hukum apabila Undang- Undang tidak menunjuknya (Pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia/Ketentuan-Ketentuan Umum tentang Peraturan Perundang-undangan).

Dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, PHI Surabaya menerbitkan putusan Nomor 66/G/2013/ PHI.Sby., tanggal 16 September 2013, yang mengabulkan gugatan PT Sinar Abadi Can, dan menyatakan pemberian THR tahun 2012 kepada pekerjanya telah sesuai dengan Permenaker No. Per-04/MEN/1994.

Merasa haknya dilanggar, PUK SP LEM SPSI PT Sinar Abadi Can mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Akta.Ks/2013/PHI.Sby jo. Nomor: 66/G/2013/PHI.Sby. yang disertai dengan memori kasasi tanggal 7 Oktober 2013.

Dalam dalil memori kasasinya, PUK SP LEM SPSI PT Sinar Abadi Can mendalilkan Pasal 15 AB tentang Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan Untuk Indonesia yang menyebutkan kebiasaan tidak merupakan hukum, kecuali apabila Undang-Undang menyatakan hal itu. Dapat dibantahkan oleh Pasal 3 ayat (3) Permenaker No. Per-04/MEN/1994, yang telah menunjuk bahwa kebiasaan menjadi acuan pelaksanaan pemberian THR. 

Menurut PUK SP LEM SPSI PT Sinar Abadi Can, hal lain juga disebutkan pada Pasal 1347 KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) menyebutkan hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak tegas dinyatakan. Demikian pula menurut PUK SP LEM SPSI PT Sinar Abadi Can, dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juga memuat, bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara salah satunya berpedoman pada kebiasaan.

Meskipun demikian, Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka (3) jo. Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, yang mengatur tentang Perselisihan kepentingan. Sehingga menurut Majelis Hakim Kasasi, berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan yang diperselisihkan oleh serikat pekerja dan pengusaha adalah perselisihan kepentingan yang terhadap putusan Perselisihan Kepentingan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Atas pertimbangan hukum itu, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 72 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 29 April 2014, menyatakan permohonan kasasi dari PUK SP LEM SPSI PT Sinar Abadi Can tidak dapat diterima.

(forward buruh-online.com : 25/8/2014)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *