Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
82

Pengunduran Diri Ditolak, Columbia Malah Dihukum Bayar Pesangon

buruh-online.com, Jakarta – PT Columbindo Perdana (Columbia), yang berkedudukan di Jalan KH. Moh. Mansyur Blok 15 A No. 23-26 Ruko Jembatan Lima Indah Jakarta Pusat, dihukum untuk membayar pesangon kepada Devi Brilianti oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 58/PHI.G/2011/PN. JKT. PST. tanggal 14 Juli 2011.

PHI Jakarta menghukum PT Columbindo untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah proses kepada Devi sebesar Rp.121.374.000,-.

Awalnya, Devi mengajukan pengunduran diri karena beban kerja yang terlalu Overload, (pekerjaan empat orang dihandle Devi sendirian). Namun, pengunduran diri yang diajukan bulan November 2009 itu, ditolak oleh General Manager HRD, karena posisi Devi masih dibutuhkan oleh perusahaan. Hingga, pada tanggal 16 Januari 2010, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas absensi FINGER PRINT Devi dimatikan, sehingga Devi tidak dapat bekerja lagi, karena akses masuk ke lingkungan perusahaan sudah tidak ada.

Atas tindakan perusahaan, Devi mengajukan gugatan ke PHI Jakarta dan mendapatkan putusan yang menyatakan perusahaan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat secara sepihak dan tidak adil (Unfair Dismissal/Unjustifield Dismissal), sehingga wajib membayar pesangon kepada Devi.

Tak puas atas putusan PHI Jakarta, PT Columbindo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun berdasarkan putusan Nomor 172 K/ Pdt.Sus/2012 tanggal 29 Mei 2012, permohonan kasasi perusahaan ditolak, karena PHI Jakarta dianggap telah benar dalam memutus.

Meskipun Mahkamah Agung menolak kasasi perusahaan, tetapi perusahaan pada tanggal 20 Juni 2013 mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Srt.PK/2013/ PHI.PN.JKT.PST, tanggal 20 Juni 2013. Namun, lagi-lagi PK perusahaan ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 oleh Dr.H. Supandi, SH.,M.Hum., selaku Ketua Majelis Hakim PK pada Mahkamah Agung, melalui putusan Nomor 5 PK/Pdt.Sus-PHI/2014.

(forward buruh-online.com : 15/7/2014)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of