Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
96

Perkara Yang Sama, Diputus Berbeda di PHI Bandung

 

buruh-online, Bandung : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, memberikan putusan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT Karya Bahana Berlian terhadap Nurtati, dkk (7 orang), dalam perkara Nomor : 26/G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 18 Juni 2014.

Nurtati, dkk diputuskan hubungan kerjanya secara se-pihak sejak tanggal 21 Desember 2012, dengan alasan PHK karena tidak masuk bekerja selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut akibat mogok kerja sejak tanggal 7 Desember 2012 yang dinilai perusahaan tidak sah.

Dalam pertimbangan hukumnya, PHI Bandung menyatakan putus hubungan kerja PT Karya Bahana Berlian dengan Nurtati, dkk, dengan kualifikasi mengundurkan diri akibat mogok kerja tidak sah, serta perusahaan hanya dihukum membayar uang pisah sebesar Rp. 9,5 juta.

PHI Bandung mendasarkan pertimbangannya pada surat panggilan yang disampaikan oleh PT Karya Bahana Berlian kepada Nurtati, dkk melalui pos pada tanggal 14 Desember 2012 dan tanggal 18 Desember 2012. 

Atas putusan PHI Bandung, Nurtati, dkk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 21 Juli 2014. Nurtati, dkk keberatan dengan pertimbangan Hakim PHI Bandung, karena mengundurkan diri karena mogok kerja dapat dikualifikasikan apabila perusahaan telah memanggil dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dari panggilan pertama ke panggilan kedua. Sedangkan panggilan yang dijadikan bukti perusahaan adalah panggilan dalam tenggang waktu 4 (empat) hari.

Menurut Kuasa Hukum Nurtati, dkk, Muhammad Hafidz melalui sambungan telepon mengatakan, kualifikasi mengundurkan diri itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu karena tidak masuk bekerja bukan karena mogok kerja dan tidak melaksanakan pekerjaan karena mogok kerja.

“Pekerja dapat dianggap mengundurkan diri setelah dirinya tidak masuk bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut dan perusahaan sudah melakukan pemanggilan secara tertulis dan patut yang dikirim ke alamat pekerja dalam tanggang waktu 3 (tiga) hari. Sedangkan, bagi pekerja yang mogok kerja tidak sah, maka dapat dianggap mengundurkan diri apabila dirinya tidak masuk bekerja dan telah dipanggil secara tertulis juga patut sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari”, ujar Hafidz.

Hafidz mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah. Sehingga menurut Hafidz, anggapan mengundurkan diri yang dilakukan oleh PT Karya Bahana Berlian terhadap Nurtati, dkk, seharusnya ditolak.

Senada dengan keterangan Hafidz, PHI Bandung pada tanggal 7 Juli 2014, memberikan amar putusan yang berbeda dengan perkara Nomor 01/PLW/G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 7 Juli 2014, antara PT Karya Bahana Berlian (perusahaan yang sama dengan Nurtati, dkk) melawan Keken, Cs. Dalam pendapat hukumnya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Keken, Cs mempertimbangkan tenggang waktu pemanggilan mogok kerja tidak sah yang seharusnya 7 (tujuh) hari. Dengan demikian, panggilan bekerja yang dilakukan dalam tenggang waktu 4 (empat) hari tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri.

Keken, Cs juga bernasib sama dengan Nurtati, dkk, yang diputuskan hubungan kerjanya oleh PT Karya Bahana Berlian sejak tanggal 21 Desember 2012, akibat tidak masuk bekerja karena mogok sejak tanggal 7 Desember 2012. 

(forward buruh-online.com : 10/8/2014)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of