Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
517

PHI Jakarta Limpahkan Berkas Kasasi ke MA Setelah Tiga Tahun

buruh-online, Jakarta – Gugatan Merry Simanjuntak dan Raudur Nainggolan terhadap PT Sunprima Nusantara Pembayaran, diputus tanggal 19 November 2010, oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diregister dengan perkara Nomor 172/PHI.G/2010/PN.JKT.PST.

PHI Jakarta menghukum perusahaan untuk membayar kepada kedua pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya terhitung tanggal 27 Oktober 2008, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang penggantian cuti tahunan tahun 2008, upah yang tidak dibayar selama 6 bulan, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp75.4 juta.

Alasan pemutusan hubungan kerja yang disampaikan oleh perusahaan yang berkedudukan di Jalan Cideng Timur Nomor 15-D, Petojo Utara, Jakarta Pusat tersebut, adalah karena kedua pekerja yang bekerja sebagai Administration Accounting Review menolak dimutasikan dari PT Columbindo Perdana ke PT Sunprima Nusantara Pembayaran.

Putusan yang dibacakan tanggal 19 November 2010 tersebut, baru diberitahukan kepada PT Sunprima Nusantara Pembayaran pada tanggal 18 Desember 2013, atau genap tiga tahun setelah PHI Jakarta memutus perkara yang gugatannya diajukan oleh Merry Simanjuntak dan Raudur Nainggolan.

Karena baru diberitahukan pada tanggal 18 Desember 2013, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal yang sama dengan pemberitahuan putusan PHI Jakarta, yaitu tanggal 18 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 136/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST., yang kemudian diikuti dengan memori kasasi tanggal 27 Desember 2013.

Hakim Kasasi yang memeriksa permohonan kasasi yang diajukan perusahaan, menilai alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 190 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 10 Juli 2014, menolak permohonan kasasi dari PT Sunprima Nusantara Pembayaran.

Menurut Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Perburuhan pada Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa mengatakan, Panitera Pengganti Pengadilan yang tidak menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir, dalam kasus ini adalah pihak perusahaan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja semestinya diberikan sanksi, karena tindakannya dapat merugikan pihak yang diuntungkan.

“Sayangnya, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi pijakan hukum bagi pekerja dan pengusaha yang berselisih, tidak mengatur pemberian sanksi terhadap kealpaan Panitera Pengganti dalam memberitahukan amar putusan, baik yang disengaja maupun tidak”, ujar Hafidz ketika dihubungi melalui sambungan telepon.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of