Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
145

PHI Pekan Baru, Tak Benarkan Mutasi Antar Perusahaan

buruh-online, Pekan Baru – Limbong Siagian, dkk (3 orang) menolak mutasi yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja di PT Tor Ganda yang beralamat di Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penolakan mutasi, karena Limbong dkk dipindah-tugaskan dari PT Tor Ganda di Rokan Hulu, Riau ke PT Damai Jaya Lestari di Sulawesi.

Mutasi tersebut, berlaku efektif terhitung mulai tanggal 11 April 2011 namun pemberitahuan kepada para Penggugat baru tanggal 21 April 2011 sesuai surat pengantar mutasi No. KP/KT/Mts/459/P/IV/2011 an. Limbong Siagian tanggal 21 April 2011 No. KP/KT/Mts/458/P/IV/2011 an. Bihelman Sitorus tanggal 21 April 2011, No. KP/KT/Mts/457/P/IV/2011 an. Samuel Sitohang tanggal 21 April 2011.

Dalam gugatannya, Limbong menyatakan, apabila perusahaan tetap pada putusan mutasi tersebut agar kiranya perusahaan terlebih dahulu menyelesaikan hak-hak pesangon diri dan kedua temannya sesuai masa kerja, yang seluruhnya berjumlah lebih dari Rp.168 juta, serta tuntutan pengembalian ijazah asli yang ditahan perusahaan.

Menurut Yogo Pamungkas Pengajar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti, menyatakan “mutasi tidak bisa dilakukan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang berbeda badan hukum”, karena kebijaksanaan memutasi hanya bisa dilakukan dalam satu badan hukum sehingga tidak bisa mutasi ke badan hukum yang lain.

Senada dengan pertimbangan Yogo Pamugkas, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya 21/G/2011/PHI.PBR tanggal 5 Januari 2012, mengabulkan gugatan Limbong Siagian, dkk (3 orang) seluruhnya, dan menyatakan mutasi yang dilakukan PT Tor Ganda bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, serta menghukum perusahaan untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.171 juta lebih.

PHI Pekan Baru berpendapat dalam putusannya, semestinya PT Tor Ganda mensosialisasikan kepada pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan tentang adanya group perusahaan yang memiliki badan hukum maupun lokasi-lokasi perusahaan yang tempatnya berbeda, sehingga unsur transparansi dalam keterikatan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh terakomodir untuk menjalin harmonisasi dan kesinambungan produktifitas usaha.

Selain itu, PHI Pekan Baru juga menyampaikan, bahwa pertimbangan keputusan mutasi oleh pengusaha haruslah mempertimbangkan keseimbangan dan kepentingan pengusaha disatu sisi dan pekerja/buruh disisi lain, tidak melulu dilandasi oleh kepentingan sepihak dengan alasan keputusan mutasi adalah hak prerogative pengusaha sebagai implementasi kebijakan management perusahaan.

Pertimbangan PHI Pekan Baru juga diaminkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 883 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 11 Februari 2014, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah dalam pertimbangan dan tepat memutus sesuai ketentuan hukum yang berlaku mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena menolak mutasi, maka Pekerja diberikan hak-hak yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus sesuai amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial a quo.

(forward buruh-online.com : 20/8/2014)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of