Type to search

PKWT Batal Demi Hukum, Seorang Guru SMK Berhak Dapat Pesangon

Share

buruh-online, Jakarta : Setelah mengabdi sejak Juli 1998 menjadi Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sentosa Indonesia,  Dahlia Sibuea diberhentikan oleh pihak Yayasan Pendidikan Sentosa dengan alasan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak kerja) telah berakhir per Juli 2012.

Dahlia Sibuea, yang bertempat tinggal di Jalan Cikoko Barat I RT 001, RW 004 No. 6. Kelurahan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, terakhir bekerja menerima upah sebesar Rp. 800.000,-/bulan, tunjangan jabatan Rp. 60.000,-/bulan dan tunjangan tidak tetap berupa uang transport Rp. 255.000,-/bulan.

Dahlia menganggap, bahwa perjanjian kontrak yang dibuat oleh Yayasan Pendidikan Sentosa tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan, bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang diperpanjang lebih dari 3 (tiga) kali, maka demi hukum hubungan kerja berubah menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu.

Sehingga, Dahlia menggugat Yayasan Pendidikan Sentosa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu berupa tuntutan pembayaran uang pesangon sebesar Rp. 58 juta dan upah selama tidak dipekerjakan sebesar Rp. 22 juta. Selain itu, Dahlia juga meminta PHI Jakarta Pusat, untuk meletakkan sita jaminan sebidang tanah milik Yayasan yang terletak di Jalan Madu No.276, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat.

Menurut Dahlia, dirinya termasuk guru yang cukup banyak mendapatkan piagam penghargaan, diantaranya  yaitu pada tanggal 9 September 2011 mendapat piagam penghargaan Dasa Warsa dari Yayasan Pendidikan Sentosa yang menerangkan bahwa sampai dengan tanggal 9 September 2011, Dahlia telah bekerja selama 13 tahun.

Akan tetapi, Yayasan Pendidikan Sentosa menganggap perjanjian kontrak yang telah dibuat dengan Dahlia Sibuea telah memenuhi Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berbunyi : “Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”. Sehingga penghitungan uang  pesangon Dahlia harus dihitung berdasarkan Surat Pengangkatan yang telah ditandatangani  sebagai bukti adanya kesepakatan kerja bersama.

Atas gugatan Dahlia, PHI Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2013, telah memutus sengketa keduanya dengan putusan Nomor 20/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., yang amarnya mengabulkan gugatan Dahlia Sibuea untuk sebagian dan menghukum Yayasan Pendidikan Sentosa untuk membayar uang pesangon serta upah kepada Dahlia sebesar Rp. 33 juta.

Tak terima dengan putusan PHI Jakarta Pusat, Yayasan Pendidikan Sentosa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 16 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Srt.KAS/PHI/2013/ PN.JKT.PST., disertai dengan memori kasasi tanggal 30 Mei 2013.

Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 560 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 16 Desember 2013, menolak permohonan kasasi dari Yayasan Pendidikan Sentosa, karena untuk memutus sengketa keduanya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan bukan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

(forward buruh-online.com : 7/8/2014)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *