Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
63

Salah Pilih Ambulance, Petugas Kamar Mayat di-PHK

buruh-online.com, Surabaya – Sungguh tak beruntung, Nurjadi, pria yang bertempat tinggal di Jl. Ploso Timur IA No. 20 Surabaya ini, diputus hubungan kerjanya oleh Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan – Surabaya. Hal tersebut disebabkan, karena Nurjadi keliru dalam memilih jasa pengangkutan jenazah.

Nurjadi menghubungi jasa pengangkutan (ambulance) Bagus di Jl. Kranggan, sedangkan pihak keluarga almarhum menghendaki jasa pengangkutan Bagus di Jl. Dupak Surabaya. Atas kejadian tersebut, keluarga almarhum mengajukan komplain, dan Nurjadi dianggap melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama Rumah Sakit Adi Husada pasal 34 ayat (9) butir (g) menyebutkan: “menyalah gunakan wewenang dan profesinya yang diembannya yang berakibat merugikan pasien dan rumah sakit”, demikian juga butir (h) menyebutkan: “menyalahgunakan dan/atau mengabaikan wewenang dan tanggung jawab profesinya yang diembannya yang berakibat merugikan pasien dan rumah sakit”.

PHK yang dilakukan oleh Rumah Sakit Adi Husada terhitung sejak bulan Desember 2012 tersebut, tidak dapat diterima oleh Nurjadi yang telah bekerja sejak bulan Juli 1988, karena hanya ditawarkan kompensasi pesangon 1 (satu) kali ketentuan. Sehingga, atas penolakan Nurjadi, pihak Rumah Sakit menggugat Nurjadi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Sayangnya, PHI Surabaya menolak gugatan kompensasi pesangon 1 (satu) kali ketentuan, melalui putusan Nomor 31/G/2013/ PHI.Sby. tanggal 29 Juli 2013, Rumah Sakit dihukum untuk membayar pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang seluruhnya sebesar Rp. 83.064.960,-.

Namun, pihak Rumah Sakit menolak putusan PHI Surabaya, dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 5 K/Pdt.Sus-PHI/2014. Al-hasil, Mahkamah Agung pada tanggal 20 Februari 2014 telah memutuskan untuk menolak permohonan kasasi Rumah Sakit. Majelis Hakim Kasasi yang diketuai oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., menganggap pertimbangan hukum PHI Surabaya tidak keliru, karena Nurjadi tidak terbukti melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama.

(forward buruh-online.com : 15/7/2014)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of