Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
102

Sepuluh Tahun Di-Kontrak, Seorang Satpam Dimenangkan MA

 

buruh-online, Surabaya – “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Jasa Ferri Persada tersebut”, demikian ujar Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Kamar Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Hakim Kasasi pada perkara Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 14 November 2013.

Penolakan kasasi tersebut, lantaran perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang dibuat antara PT Jasa Ferri Persada dengan Jhoni Wasch, dinyatakan batal demi hukum, dan bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 15 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigreasi RI Nomor KEP.100/MEN/2004.

Awalnya, Jhoni yang bertempat tinggal di Jalan Pacar Kembang 4/42 RT/RW 008/007, Desa/KeIurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dipekerjakan PT Jasa Ferri Persada sebagai security (satuan pengamanan) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, terhitung mulai bekerja sejak tanggal 2 September 2002, dengan jangka waktu 1 tahun dan di perpanjang setiap tahun.

Jhoni yang diberikan upah sebesar Rp.400.000,- per bulan ditambah uang makan Rp.50.000,- per bulan dan uang transport Rp.5.000,- per hari tersebut, diakhiri hubungan kerjanya karena perjanjian kontraknya berakhir mulai tanggal 2 September 2011.

Karena sudah tidak lagi diperbolehkan bekerja dan hanya diberikan uang kompensasi sebesar 3 tiga bulan upah sebagai uang tali asih, maka Jhoni mengadukan tindakan perusahaan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, yang menganjurkan agar perusahaan yang beralamat di Jalan Dharmahusada Indah I Nomor 42 Blok C-210, Surabaya tersebut, memberikan hak Jhoni Wasch berupa uang pesangon 2 kali 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan Oktober 2011 sampai April 2012, yang seluruhnya berjumlah Rp.36 juta.

Namun, perusahaan tak kunjung melaksanakan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tertanggal 25 April 2012, Nomor 560/926/4.36.12/2012. Sehingga Jhoni menggugat perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan menuntut uang kompensasi PHK sebesar Rp.49 juta.

Dalam pertimbangan hukumnya, PHI Surabaya berpendapat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Jasa Ferri Persada bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004. 

Sehingga dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, PHI Surabaya dalam putusannya Nomor 108/G/2012/PHI.Sby tanggal 13 Februari 2013, mengabulkan gugatan Jhoni Wasch untuk sebagian, dan menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses sejumlah Rp.32 juta.

(forward buruh-online.com : 25/8/2014)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of