Type to search

Sesama Hakim Agung MA Beda Pendapat, Pekerja Tetap di-PHK

Share

 

 

buruh-online, Pekanbaru – Meskipun salah satu Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial antara Makmur Santoso, dkk (6 orang) dengan PT Halliburton Indonesia berbeda pendapat, tetapi Mahkamah Agung tetap menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Makmur Santoso, dkk.

Hal tersebut terungkap dalam halaman 13 salinan putusan Mahkamah Nomor 45 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Maret 2014, yang ditandatangani Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung, Rahmi Mulyati, SH.,MH.

Makmur, dkk mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/G/2012/ PHI.PBR. tanggal 14 Juni 2013. Dalam amar putusannya, PHI Pekanbaru mengabulkan gugatan PT Halliburton atas PHK terhadap Makmur, dkk.

Akan tetapi, PHI Pekanbaru tidak sependapat dengan keinginan PT Halliburton yang hanya akan membayar uang pisah saja kepada Makmur, dkk. Atas dasar penilaian sudah tidak lagi harmonis dan telah melakukan pelanggaran yang belum dapat dikatakan sebagai pelanggaran berat, PHI Pekanbaru menghukum PT Halliburton untuk membayar uang pesangon yang besarnya berjumlah lebih dari Rp. 400 juta.

Atas putusan PHI Pekanbaru, Dr. Fauzan, SH.,MH., selaku Hakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung, menilai Makmur Santoso, dkk harusnya dipekerjakan kembali, karena belum terbukti berdasarkan putusan pidana bahwa Makmur Santoso, dkk bersalah melakukan tindakan yang dituduhkan, yaitu meminta dokter untuk membuat kwitansi dan mengisi klaim form rawat jalan yang sesungguhnya Makmur Santoso, dkk dalam keadaan tidak pernah mendapatkan tindakan dari dokter gigi.

Sedangkan, PT Halliburton menganggap tindakan Makmur Santoso, dkk telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat 2 jo Pasal 57 ayat (1) huruf a yang berisi, “pekerja dilarang memberikan keterangan palsu”, dan Makmur Santoso, dkk hanya berhak atas uang pisah serta penggantian hak sesuai Pasal 57 ayat (2) Jo Pasal 60 ayat (7) dan Pasal 60 ayat (8) Perjanjian Kerja Bersama.

(forward buruh-online.com : 12/8/2014)

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *