Type to search

Surat Peringatan Dapat Putuskan Kontrak Sebelum Waktunya

Share

buruhonline, Jakarta  – “Mengadili sendiri, dalam konvensi: menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dalam rekonvensi: menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya”,  ujar H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M. Hum., membacakan Putusan Nomor 624 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 16 April 2014.

Petikan putusan diatas, merupakan amar putusan dari sengketa hubungan industrial yang terjadi antara PT Mount Scopus Indonesia selaku Tergugat/Pemohon Kasasi, yang berkedudukan di Jalan Suryo No. 32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Rivai Sofyan selaku Penggugat/Termohon Kasasi.

Menurut Rivai, dirinya diputuskan hubungan kerja secara lisan sejak tanggal 22 Desember 2012, sebelum masa perjanjian kerja waktu tertentu atau lazim disebut sebagai perjanjian kontraknya berakhir pada bulan Oktober 2013. Dengan alasan, tidak bersihnya kaca toilet dan penerangan lampu taman yang terlambat.

Atas pemutusan kontrak sepihak tersebut, Rivai menggugat PT Mount Scopus Indonesia ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rivai menuntut pembayaran ganti rugi berupa upah selama tidak dipekerjakan selama 6 bulan dan menetapkan statusnya menjadi pekerja tetap.

Namun, perusahaan mengajukan keberatan dan meminta PHI Jakarta Pusat untuk menyatakan putus hubungan kerja karena mengundurkan diri. Sebab perusahaan telah memberikan surat peringatan pada tanggal 31 Desember 2012, 9 Januari 2013 dan 23 Januari 2013, serta telah memanggil Rivai untuk bekerja kembali, namun Rivai tidak datang memenuhi panggilan perusahaan.

Pada tanggal 16 September 2013, PHI Jakarta Pusat membacakan putusan Nomor 118/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., yang amarnya mengabulkan gugatan Rivai Sofyan untuk sebagian, dan menghukum PT Mount Scopus Indonesia untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran gaji selama sisa masa kontrak yaitu untuk selama 9,5 bulan yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.66 juta.

Atas putusan PHI Jakarta Pusat, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 2 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST., yang disertai dengan memori kasasi tanggal 11 Oktober 2013.

Perusahaan menganggap, Rivai Sofyan telah mengundurkan diri, karena tidak masuk bekerja sejak tanggal 22 Desember 2012, dan telah diberikan Surat Peringatan pada tanggal 31 Desember 2012, tanggal 9 Januari 2013 dan tanggal 23 Januari 2013.

Dengan mempertimbangkan dalil keberatan yang diajukan oleh perusahaan dalam memori kasasinya, Majelis Hakim pada tingkat kasasi, menilai bahwa dengan Surat Peringatan tersebut seharusnya pekerja segera datang untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang pekerja sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga dalam Pemutusan Hubungan Kerja sisa kontrak tidak dapat menjadi alasan untuk mendapatkan kompensasi pembayaran karena Termohon Kasasi tidak pernah masuk kerja lagi. Oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, PT Mount Scopus Indonesia.

Berikut petikan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja karena surat peringatan, yaitu : “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”. (Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *