Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
40

Tak Ada Panggilan Bekerja, PT Arahon Indah Wajib Bayar Pesangon

 

buruh-online.com, Kendari – Tiga karyawan PT Arahon Indah, diputus hubungan kerja oleh perusahaan tempatnya bekerja karena dianggap tidak masuk bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut di bulan September 2011. Agus Salim, Ruddin dan Murilun yang mulai bekerja sejak tahun 1999 dan 2005, menganggap PHK yang dilakukan perusahaan adalah PHK sepihak, karena belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu PHI pada Pengadilan Negeri Kendari.

Agus Salim, dkk menggugat PT Arahon Indah ke PHI Kendari dan telah dijatuhkan Putusan Nomor 06/G/2012/PHI.KDI, tanggal 13 Desember 2012, yang mengabulkan gugatan Agus Salim, dkk untuk sebagian, yaitu menghukum perusahaan membayar Rp. 57.597.160,-.

Atas putusan PHI kendari, perusahaan yang berlokasi di Jl Cakalang 43, Tarafu, Betoambari, Bau-bau tersebut, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun kasasi perusahaan ditolak berdasarkan Putusan Nomor 316 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 16 Juli 2013, karena PT Arahon Indah tak pernah memanggil secara tertulis kepada Agus Salim, dkk untuk bekerja, sesuai Pasal 168 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Perburuhan di Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, panggilan bekerja kepada pihak pekerja yang tidak masuk bekerja merupakan kewajiban pengusaha, panggilan tersebut harus tertulis dan ditujukan kepada alamat pekerja sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu paling sedikit 3 (tiga) hari, sehingga pengusaha yang tidak memanggil pekerja yang tidak masuk bekerja, tidak bisa sepenuhnya menjadi kesalahan pekerja tetapi juga kelalaian pengusaha.

“Perusahaan harus bayar pesangon, jika mem-PHK pekerja dengan alasan mangkir tetapi tidak pernah memanggil pekerjanya untuk bekerja seperti biasa”.

Bunyi Pasal 168 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.
(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(forward buruh-online.com : 12/7/2014)

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of