Sabtu, 14 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
147

Tolak Putusan PHI, Pekerja dan Pengusaha Ajukan Kasasi

 

buruh-online, Surabaya – Keberatan dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/G/2013/PHI.Sby., tanggal 8 Mei 2013, Sanijo mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2013, dengan memori kasasi tanggal 30 Mei 2013, dan CV Sejati mengajukan kasasi pada tanggal 20 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Ks/2013/PHI.Sby. disertai dengan memori kasasi tanggal 30 Mei 2013.

Perusahaan yang berkedudukan di Jl. Walikota Mustajab Nomor. 59 A, Kota Surabaya, keberatan disetarakan dengan badan usaha yang berbadan hukum, sedangkan CV Sejati hanya-lah orang perorangan yang memberikan pekerjaan dan bukan pengusaha.

Sedangkan, Sanijo keberatan karena PHI Surabaya hanya mengabulkan tuntutan atas upah selama tidak dipekerjakan hanya 6 (enam) bulan, sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tentang Uji Materi Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, penghitungan upah proses PHK dihitung hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, Sanijo juga keberatan dengan pendapat PHI Surabaya yang tidak mengabulkan gugatannya atas kekurangan upah lembur sebesar Rp.27 juta, dan Sanijo menuntut pembayaran premi Jamsostek karena tidak diikutsertakan menjadi peserta Jamsostek sebesar Rp.6,8 juta.

PHI Surabaya dalam amar putusannya, mengabulkan gugatan Sanijo dan menghukum CV Sejati untuk membayar uang pesangon dan upah selama tidak dipekerjakan sebanyak 6 (enam) bulan, yang seluruhnya berjumlah Rp.48,5 juta. Sedangkan, Sanijo menuntut CV Sejati hingga 92,5 juta.

Atas permohonan kasasi CV Sejati dan Sanijo, Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung yang diketuai oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., dalam putusan Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014, menyatakan menolak permohonan kasasi keduanya.

Penolakan kasasi keduanya, disertai dengan alasan bahwa CV Sejati terbukti telah melakukan pelanggaran melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan berkewajiban untuk membayar hak Sanijo sebagaimana ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 156 ayat 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

(forward buruh-online.com : 17/8/2014)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of