Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
84

Walau Dianggap Mangkir, Pekerja PT Arena Gourmet Tetap Dapat Pesangon

buruh-online.com, Jakarta – Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014, mengabulkan permohonan kasasi PT Arena Gourmet, yang berkedudukan di Jalan Arteri Simpruk Kav. IA, Nomor 6 Simpruk, Jakarta Selatan. Meski kasasinya di kabulkan MA, PT Arena Gourmet tetap harus bayar pesangon sebesar Rp. 21.102.270,- kepada Dian Sistya Dewi yang telah bekerja sejak bulan Desember 2003.

Dian di-PHK, lantaran dianggap mangkir sejak tanggal 10 April 2012 s/d 10 Mei 2012. Padahal menurut Dian, dirinya telah memberitahu ke HRD lrma mengenai permohonan tidak masuk bekerja tanpa upah untuk menikah, yang sudah disetujui oleh HRD melalui SMS  yang isinya berbunyi “baik namun kamu harus membuat pernyataan tertulis”.

Kemudian, PT Arena Gourmet digugat oleh Dian ke Pengadilan Hubungn Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah memberikan putusan Nomor 36/PHI.G/2013/PN.JKT/PST., tanggal 3 Juni 2013, dengan amar putusan menghukum PT Arena Gourmet membayar uang pesangon sebesar Rp. 49.773.832,-.

Tak terima dengan Putusan PHI Jakarta, PT Arena Gourmet mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan, Dian tidak pernah mengajukan izin secara tertulis sebagaimana yang telah menjadi standar baku peraturan perusahaan dan saran dari HRD., sehingga Dian dianggap mengundurkan diri karena mangkir.

Namun, walau Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT Arena Gourmet, tetapi karena PT Arena Gourmet tidak pernah memanggil secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada Dian, maka MA berpendapat keduanya telah melalaikan kewajibannya masing-masing, sehingga PHK terhadap Dian tidak dapat dikatakan sebagai mangkir tetapi kesalahan yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan kerja dengan pesangon 1 x ketentuan.

Pendapat Mahkamah Agung dibenarkan oleh Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Perburuhan di Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, menurutnya panggilan bekerja kepada pihak pekerja yang tidak masuk bekerja merupakan kewajiban pengusaha, panggilan tersebut harus tertulis dan ditujukan kepada alamat pekerja sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu paling sedikit 3 (tiga) hari, sehingga pengusaha yang tidak memanggil pekerja yang tidak masuk bekerja, tidak bisa sepenuhnya menjadi kesalahan pekerja tetapi juga kelalaian pengusaha.

Bunyi Pasal 168 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.
(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

 (forward buruh-online.com : 12/7/2014)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of