Selasa, 15 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
282

ABK Siap Desak Pembentukan PHI di Karawang

Karawang – Meskipun permohonan Agus di Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Karawang, baru pada tahapan Panel Mahkamah Konstitusi. Tetapi, desakkan terhadap pembentukan PHI di Karawang terus menjadi pembicaraan pimpinan serikat pekerja di Karawang, termasuk Aliansi Besar Karawang (ABK).

Agus selaku pekerja PT Dream Sentosa Indonesia yang berada di Klari, Karawang, menggugat ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke Mahkamah Konstitusi, yang telah diregister dengan perkara Nomor 84/PUU-XII/2014 tanggal 3 September 2014.

Agus bersama 449 temannya yang sedang berperkara di PHI Provinsi Jawa Barat, yang berada di Pengadilan Negeri Bandung, merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Agus mempersoalkan jarak antara Karawang dan Bandung yang harus ditempuh dengan lebih dari 2 jam perjalanan, dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sehingga proses peradilan tidak menjadi murah, dan tidak sejalan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

ABK selaku aliansi serikat pekerja terbesar di Karawang ini, melalui Juru Bicaranya Daeng Wahidin di kantornya di Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Karawang, siap mendesak kepala pemerintahan Kabupaten Karawang untuk mempersiapkan diri menyediakan anggaran, sarana dan pra sarana pembentukan PHI di Karawang.

Senada dengan desakkan Daeng, Choerul selaku Divisi Advokasi Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) mendukung pembentukan PHI di Karawang, yang rencananya akan mengadili sengketa hubungan industrial untuk Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Kota dan Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Indramayu dan Subang.

Berdasarkan Pusat Data dan Analisa Pembangunan Provinsi Jawa Barat (http://pusdalisbang.jabarprov.go.id), jumlah industri kecil, menengah dan besar di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai 26 kota/kabupaten mencapai 203.315. Sedangkan, jumlah industri untuk wilayah Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Kota dan Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Indramayu dan Subang, atau hanya 11 kota/kabupaten mencapai 96.763.

Desakkan ABK terhadap pembentukan PHI di Karawang sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 2/2004, yang berbunyi “Di Kabupaten/Kota terutama yang padat industri, dengan Keputusan Presiden harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of