Type to search

ALJABAR Tegaskan Tolak Perdanaker Jawa Barat

Share

Bandung | Aliansi Jawa Barat (Aljabar) yang terdiri dari Aliansi Besar Karawang, Aliansi Daerah Bandung Raya, dan beberapa perwakilan Serikat Pekerja dari Garut, Sukabumi, dan Ciamis, deklarasikan penolakan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Deklarasi tersebut dilakukan saat acara workshop yang difasilitasi Trade Union Right Centre (TURC) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, di Bandung. Workshop yang juga dihadiri oleh utusan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat beserta Komisi V DPRD Jawa Barat tersebut, kontan langsung menimbulkan pernyataan sikap atas penolakan unsur buruh terhadap Perdanaker Jabar.

Abda Khair Mufti selaku juru bicara Aliansi Jawa Barat, menyampaikan penolakannya atas Perdanaker Jabar yang dinilainya cacat hukum karena tidak melibatkan seluruh anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Selain itu, dirinya juga menolak isi Perdanaker yang membolehkan seluruh jenis pekerjaan dapat diperjanjikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Kontrak).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Daeng Wahidin, yang juga juru bicara Aliansi Besar Karawang (ABK). Daeng berjanji akan menurunkan seluruh anggotanya di Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) se Karawang untuk menutup akses jalan Karawang, jika Perdanaker tersebut tidak dicabut oleh Gubernur dan DPRD.

Daeng menilai, Perdanaker Jabar juga ternyata menyatakan seluruh Peraturan Bupati se-Jawa Barat tidak berlaku lagi dengan terbitnya Perdanaker Jabar. “Kami menolak keras Perdanaker Jabar, cabut atau kami paksa dengan kekuatan buruh!!!”, ujar Daeng lantang ketika ditanya buruhonline.com, Kamis (30/10) kemarin malam.

“Aljabar siapkan otak dan otot untuk menolak Perdanaker Jabar ini”, sambung Abda didampingi oleh Destri dari LBH Bandung. (Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *