Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
265

Bubarkan Paksa APINDO, Pemuda Buruh Siap Gugat ke MK

Jakarta | Sejumlah tokoh pemuda dari kaum buruh, Kamis (30/10) malam ini berkumpul di Jalan Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, selain membahas tentang perkembangan beberapa kasus yang sedang mengemuka, termasuk Geber BUMN melawan Meneg BUMN, juga membicarakan dasar hukum keberadaan organisasi pengusaha, APINDO.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dianggap tidak mempunyai landasan hukum, berupa undang-undang yang mengatur secara khusus (lex specialist), seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sehingga, keberadaan serikat pekerja/serikat buruh dalam mewakili anggotanya menjadi kuasa hukum di Pengadilan Hubungan Industrial telah memiliki dasar hukum.

Zul selaku Pengurus Federasi Serikat Pekerja Indonesia mengancam akan membubarkan paksa APINDO, jika terus mengebiri hak-hak kaum pekerja. “Kami akan gugat pembubaran APINDO ke Mahkamah Konstitusi”, ujar Zul.

Dirinya bersama beberapa pimpinan serikat pekerja/serikat buruh berencana akan menggugat Pasal 87 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. “Siapa yang dimaksud dengan organisasi pengusaha? Karena dalam undang-undang terkait tenaga kerja, tidak pernah ada penjelasan, apa dan siapa organisasi pengusaha?”, terang Zul.

APINDO sendiri dalam Anggaran Dasarnya, Pasal 9 huruf b, menyatakan landasan operasional APINDO adalah undang-undang yang berlaku didunia industri dan ketenagakerjaan.

Akan tetapi, dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tidak ada satu ayatpun yang menjelaskan tentang apa dan siapa yang dimaksud organisasi pengusaha. Berbeda dengan serikat pekerja/serikat buruh yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 8 UU PPHI dan Pasal 1 angka 1 UU SP/SB.

Selain itu, bentuk APINDO adalah perkumpulan sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam Pasal 3 Anggaran Dasarnya. Sedangkan jika APINDO merupakan bagian dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN), maka dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Indonesia (KADIN), menyatakan keanggotaan yang dibentuk oleh pengusaha Indonesia adalah Organisasi, bukan perkumpulan seperti bentuk APINDO. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of