Type to search

Buruh Karawang, Hapus Tuntutan Pembentukan PHI di Karawang

Share

Jakarta – Konstitusionalitas ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disidangkan untuk kedua kalinya oleh Mahkamah Konstitusi, Rabu (1/10) siang.

Bertempat di ruang sidang pleno, Agus selaku Pemohon yang mewakili 449 karyawan PT Dream Sentosa Indonesia dalam perkara pengujian yang diregister dengan Nomor 84/PUU-XII/2014 tersebut, memaparkan pokok-pokok perbaikan permohonannya dihadapan Panel Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Aswanto, dan Wahiduddin Adams serta Muhammad Alim sebagai Anggota.

Dalam sidang sebelumnya, Agus disarankan untuk melakukan beberapa perbaikan terkait penulisan dan penyebutan angka yang seharusnya disebut ayat dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 2/2004. Selain itu, Hakim Konstitusi Muhammad Alim menyarankan, agar Agus menghapus petitum terkait permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Pengadilan Hubungan Industrial di Karawang atau kota padat industri lainnya.

Menurut Agus, ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 2/2004, yang berbunyi “Di Kabupaten/Kota terutama yang padat industri, dengan Keputusan Presiden harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”, kontradiktif dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur sepanjang keharusan proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Atas pengaturan keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang hanya dibentuk di ibukota provinsi saja, membuat Agus tidak mendapatkan proses peradilan dengan biaya murah. Karena dirinya yang bertempat tinggal di Klari, Kabupaten Karawang, harus memenuhi panggilan sidang Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di Bandung, dengan radius lebih dari 100 km.

Dalam kesempatan itu, Hakim Konstitusi Aswanto juga turut mengesahkan 14 alat bukti tertulis yang diajukan Agus dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14. Aswanto sebelum menutup sidang, menyampaikan kepada Agus, untuk menunggu pemberitahuan resmi dari Mahkamah Konstitusi  terkait apakah permohonannya akan ditindak-lanjuti atau tidak, setelah dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim. (Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *