Selasa, 15 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
520

Buruh PT KBU Bersiap Ajukan Sita Hingga Satu Milyar

Bekasi – Febi Heriyanto, dkk (10 orang) bersiap mengajukan sita eksekusi terhadap PT Karya Bahana Unigam, setelah perusahaan yang terletak di Jl. Karya Logam, Kp. Legon, Desa Jatimulya, Tambun, Kab. Bekasi, tidak menghadiri panggilan aanmaning Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, minggu lalu.

Dengan berbekal Surat dari Mahkamah Agung Nomor 22/Pan.3/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Febi, dkk hendak mengajukan pelaksanaan sita eksekusi atas putusan PHI Bandung No. : 06/PLW/G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 7 Juli 2014 jo. No. 06/G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 26 Februari 2014, yang mengabulkan gugatan Febi, dkk serta memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali Febi, dkk ditempat semula.

Dalam putusannya, PHI Bandung juga memerintahkan perusahaan untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan sebesar Rp.120 juta, dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100 ribu perhari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak tanggal 22 Juli 2014, sehingga apabila diperhitungkan hingga saat ini sebesar Rp.8.2 juta.

Menurut Kuasa Hukum Febi, Hafid mengatakan sedang mempersiapkan sita eksekusi terhadap putusan PHI Bandung, dan akan mengajukan tuntutan sejumlah uang yang setara dengan 10 kali uang pesangon, yaitu sebesar lebih dari Rp.750 juta, apabila perusahaan tidak mempekerjakan lagi Febi, dkk.

“Putusan kerja kembali yang tidak dijalankan secara sukarela oleh pengusaha, dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya tinggal dimohonkan kepada Ketua PN, jadi tidak perlu lagi melalui proses gugat menggugat”, ujar Hafid ketika dihubungi melalui telepon oleh buruhonline.com, Senin (13/10).

Hal yang disampaikan Hafid, memang termuat dalam ketentuan Pasal 259 RBg, dinyatakan – Jika seseorang yang dihukum melakukan sesuatu perbuatan, akan tetapi tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh Hakim, maka orang yang dinyatakan menang dalam putusan itu dapat memohon kepada Hakim agar kepentingan yang ia tuntut untuk memperoleh pemenuhannya dapat dinilai dalam bentuk uang yang jumlahnya harus ia tentukan sendiri dalam permohonannya tersebut.

“Saya berharap, jika hal ini bisa dikabulkan oleh Ketua PN, maka bisa jadi yurisprudensi buat perjuangan kawan-kawan serikat buruh lainnya”, sambung Hafid mengakhiri pembicaraannya dengan buruhonline.com. (Ys)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of