Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
238

Dieksekusi Ketua Pengadilan, Sharp Berdalih Isi PB Diubah SPMI

Bandung | Pemanggilan terhadap PT Sharp Semiconductor Indonesia oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning), Nomor 25/Eks/2014/PB/PHI/PN.Bdg, dalam rangka pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Adi Sukmono, dkk melalui Pengurus SPA FSPS PT Sharp, Andris Hermawan.

Eksekusi terhadap PT Sharp Semiconductor Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Permata Raya Lot F3, Karawang, Kawasan Industri KIIC, Kabupaten Karawang, berlangsung di Gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Selasa (28/10) kemarin.

PT Sharp berdalih belum menetapkan status 144 pekerja kontrak menjadi tetap yang seharusnya dilakukan tanggal 21 Juni 2014, sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) Perjanjian Bersama tanggal 4 Juli 2013, karena Perjanjian Bersama yang menjadi obyek eksekusi telah diubah isinya oleh Pengurus Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) PT Sharp.

Merasa tidak pernah memberikan kuasa kepada SPMI PT Sharp, Andris Hermawan selaku Pemohon Eksekusi dari Adi Sukmono, dkk, yang juga sebagai Pengurus Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) PT Sharp, membantah keterangan yang disampaikan oleh PT Sharp.

Andris keberatan jika ada perubahan isi Perjanjian Bersama, tetapi tidak melibatkan 144 pekerja kontrak yang seluruhnya adalah anggota FSPS PT Sharp.

Pelaksanaan eksekusi ditunda Ketua Pengadilan Negeri hingga Selasa (11/11), dan Andris Hermawan diminta untuk membawa bukti surat kuasa 144 pekerja kontrak sebelum Perjanjian Bersama dibuat.

“Surat Kuasa tersebut dibutuhkan Ketua Pengadilan, untuk membuktikan bahwa Andris Hermawan adalah penerima kuasa yang sah”, ujar Chairul selaku Dirjen Kumham DPP FSPS, yang mendampingi Andris saat pelaksanaan eksekusi yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of