Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
568

Di-PHK, Seorang Guru Gugat Yayasan

Jakarta | Achmad Yani, seorang guru di Yayasan Pembinaan dan Pendidikan Islam “Assa’adatul Abadiyah”, yang berkedudukan di di Jalan Tanjung Duren Dalam IV/25, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, ajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Achmad Yani keberatan diputuskan hubungan kerjnya secara sepihak oleh Yayasan, setelah dirinya bekerja selama 32 tahun sejak tahun 1982 sebagai guru SMP dan SMK di sekolah Assa’adatul Abadiyah. Awalnya menurut Yani, dirinya sejak bulan November 2011 tidak lagi diberikan gaji yang biasanya diterima rutin setiap sebesar Rp.2,2 juta.

Karena tak kunjung dibayarkan gajinya, maka Yani mengajukan gugatan PHK ke PHI Jakarta dengan tuntutan pembayaran pesangon akibat pelanggaran Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah Rp.128 juta.

Atas gugatan Yani, PHI Jakarta menerbitkan putusan Nomor : 105/PHI.G/2013/PHI/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Oktober 2013, yang mengabulkan gugatan Achmad Yani sebagian, dan menghukum pihak Yayasan untuk membayar kompensasi sebesar Rp.30,5 juta.

Keberatan dengan putusan PHI Jakarta, pihak Yayasan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung secara lisan pada tanggal 4 November 2013 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor :121/Srt.Kas/PHI/2013/PN.Jkt.Pst. yang diikuti oleh memori kasasi tanggal 18 November 2013.

Yayasan berdalih, seharusnya PHI Jakarta menerapkan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan tidak hanya mendasarkan pendapatnya pada UU Ketenagakerjaan semata. Dan Achmad Yani telah tidak hadir untuk mengajar dengan alasan sakit, yang tanpa dibuktikan secara patut dan sah secara hukum dengan adanya keterangan dokter.

Setelah mempertimbangkan seluruh dalil kasasi pihak Yayasan Pembinaan dan Pendidikan Islam “Assa’adatul Abadiyah”, Mahkamah Agung berpendapat, jika Achmad Yani disangkakan telah mengundurkan diri tetapi tidak ada bukti surat panggilan untuk pekerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga menurut Mahkamah Agung patut dan adil kepada Achmad Yani mendapatkan kompensasi sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Pembinaan dan Pendidikan Islam Assa’adatul Abadiyah”, ujar Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. selaku Ketua Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung membacakan amar putusan Nomor 322 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 7 Agustus 2014. (Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of