Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
279

Disnaker Prabumulih Pelit Keluarkan Nota Pengawas

Prabumulih – Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih dinilai “pelit” dalam menerbitkan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, meskipun ada pengaduan dari kalangan kaum pekerja. Padahal, penyimpangan terhadap undang-undang ketenagakerjaan yang diantaranya pembayaran upah dibawah upah minimum, kepesertaan jaminan sosial dan pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang di Kota Prabumulih terbilang tidak sedikit.

“Kami sudah membuat beberapa pengaduan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ke Disnaker sejak setahun yang lalu, bahkan petugas Disnaker sudah datang ke perusahaan, tetapi hingga kini pengaduan kami belum ditindak-lanjuti dengan Nota oleh Disnaker”, ujar Arafat, Sekretaris Serikat Buruh Migas Kota/Kabupaten Prabumulih, Rabu (8/10) melalui sambungan telepon pada buruhonline.com.

Arafat menduga, ketidak-sungguhan pegawai Disnaker, khususnya bagian Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan (Hubdinwas) dalam menindak-lanjuti setiap pengaduan dugaan pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh beberapa perusahaan, disinyalir adanya upaya permainan antara perusahaan yang sudah diperiksa dengan oknum pegawai Disnaker.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 176, penegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat yang mempunyai kompetensi dan independen.

Kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951, diantaranya mengusut pelanggaran dan kejahatan terhadap penyimpangan peraturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Upaya memperlambat bahkan menghentikan pemeriksaan karena adanya unsur-unsur kesengajaan oleh petugas Disnaker sebagai penyelenggara pelayanan publik terhadap kasus pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan, dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi yang dapat dilaporkan ke lembaga Ombudsman, sesuai Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU 37/2008 dinyatakan, “Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of