Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
251

Geber BUMN Gelar Aksi, Aljabar Tunggu Mahkamah Konstitusi

Jakarta – Gerakan Bersama Pekerja/Buruh Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN) menggelar aksi, Rabu (15/10) didepan Gedung Kementerian BUMN, untuk menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing yang diterapkan di perusahaan-perusahaan milik negara.

Dalam keterangan pers, Rabu (15/10), Koordinator Geber BUMN, Mas’ud dari serikat pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) mengatakan, “Ketidakpatuhan dan ketidakpedulian Direksi-Direksi Perusahaan BUMN, ini disebabkan karena adanya pembiaran oleh Kementerian BUMN. Negara selaku pemegang kuasa dari kepemilikan saham mayoritas di Perusahaan BUMN, ironinya masih saja tidak mendesak untuk diambilnya kebijakan dan sanksi yang tegas kepada Direksi-Direksi yang tidak patuh akan Peraturan Perundang-Undangan”.

Geber BUMN terus mendesak Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan untuk segera mengangkat pekerja outsourcing Perusahaan BUMN menjadi Pekerja Tetap tanpa syarat di Perusahaan BUMN sesuai dengan Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR, dan menjalankan Frasa “Demi Hukum” yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Aksi yang digelar Geber BUMN, merupakan rentetan perjuangan sejak lebih dari setahun yang lalu melalui desakkan terhadap DPR untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Outsourcing BUMN.

Tak berbeda dengan Geber BUMN, Aliansi Jawa Barat (Aljabar) juga turut mempersoalkan penegakkan aturan dari akibat hukum yang timbul atas frasa “demi hukum” dalam ketentuan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Melalui Juru Bicaranya, Abda Khair Mufti mempersoalkan ketiga pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (registerasi Perkara No. 7/PUU-XII/2013) yang kini sedang menunggu putusan. Abda mempertanyakan, apa yang akan dilakukan Pemerintah (baca : Dinas Tenaga Kerja) apabila telah menerbitkan Nota Pengawas yang menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap aturan kontrak dan outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan?

Menurut Abda, hingga kini tidak ada hal yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Nota Dinas Tenaga Kerja, terkait penetapan pekerja kontrak menjadi tetap. Hal itulah yang membuat pengusaha seenaknya menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing, lanjutnya.

Dalam tuntutannya di Mahkamah Konstitusi, Aljabar meminta kesembilan Hakim Konstitusi untuk menyatakan sepanjang frasa “demi hukum” pada Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai meniadakan hak pekerja/buruh untuk meminta pelaksanaan (eksekusi) terhadap Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ke Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Hubungan Industrial setempat, apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mengubah perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tidak mengubah status hubungan kerja pekerja/buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

“Jika MK mengabulkan permohonan Aljabar, maka Nota Disnaker yang tidak dijalankan oleh perusahaan dapat mengajukan eksekusi ke PHI”, ujar Abda. (Hz)

1
Leave a Reply

avatar
0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of