Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
439

MA Jawab Permohonan Fatwa ALJABAR

Jakarta – Tiga orang pekerja, Febi Heriyanto pekerja PT Karya Bahan Unigam, Adi Sukmono pekerja PT Sharp Semiconductor Indonesia, dan Agus Humaedi Abdillah pekerja PT Taiho Nusantara, yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat (Aljabar) telah mengajukan permohonan Fatwa ke Mahkamah Agung, melalui surat tanggal 25 Agustus 2014 lalu.

Ketiganya berpendapat, bahwa terjadi kekosongan hukum, karena dalam hukum ketenagakerjaan belum/tidak mengatur mengenai tata cara pelaksanaan (executie) terhadap sebuah Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan/atau Putusan Bekerja Kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Menurut Agus yang juga selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), buruh berpotensi kehilangan hak kepastian hukumnya, karena belum ada tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap putusan PHI yang memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali buruh yang sebelumnya di-PHK oleh pengusaha.

Selain itu, Agus juga mengatakan, “Dalam hukum acara PHI, juga belum ada aturan untuk meng-eksekusi PB (baca : Perjanjian Bersama) yang menyepakati perubahan status buruh kontrak menjadi buruh tetap, sedangkan PB-nya belum mau dijalankan oleh pengusaha”.

Menjawab permohonan yang diajukan ketiga pekerja mewakili Aljabar, menurut Mahkamah Agung yang berwenang dalam hal pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  adalah Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan yang berwenang untuk melaksanakan terhadap PB yang telah didaftarkan di PHI adalah Ketua PHI.

Hal tersebut, tertuang dalam surat Jawaban Permohonan Fatwa, Nomor 22/Pan.3/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014, yang ditanda-tangani oleh Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung, Rahmi Mulyati, SH, MH.

Ditempat terpisah, Daeng Wahidin selaku Juru Bicara Aliansi Besar Karawang (ABK) menyampaikan kepada buruhonline.com, “Kami siap mengepung gedung Mahkamah Agung, jika buruh selalu dilemahkan oleh aturan hukum yang tidak memihak kepada buruh”.

Senada dengan Daeng, Abda Khair Mufti selaku Juru Bicara Aljabar mengatakan, “Dengan adanya surat dari Mahkamah Agung, maka tidak ada alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak permintaan buruh dalam melaksanakan eksekusi putusan kerja kembali dan perjanjian bersama terkait status hubungan kerja yang tidak mau dilaksanakan pengusaha secara sukarela”.

“Jikalau ada pengusaha yang tidak mau melaksanakan putusan kerja kembali dan perubahan status hubungan kerja kontrak menjadi tetap, buruh tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Ketua PN untuk mendapatkan hak yang ia tuntut dalam bentuk uang yang jumlahnya ditentukan buruh itu sendiri dalam permohonan eksekusinya”, sambung Abda melalui sambungan telepon kepada buruhonline.com.

Dalam ketentuan Pasal 259 RBg, dinyatakan – Jika seseorang yang dihukum melakukan sesuatu perbuatan, akan tetapi tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh Hakim, maka orang yang dinyatakan menang dalam putusan itu dapat memohon kepada Hakim agar kepentingan yang ia tuntut untuk memperoleh pemenuhannya dapat dinilai dalam bentuk uang yang jumlahnya harus ia tentukan sendiri dalam permohonannya tersebut. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of