Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
387

MA Kabulkan Tuntutan Tunjangan Kemahalan

Jakarta | Tunjangan Kemahalan adalah tambahan upah sebagai bantuan atas kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam prakteknya, tunjangan kemahalan bukan lah sebagai hak normatif pekerja/buruh pada perusahaan swasta. Tetapi diberikan kepada pegawai negeri yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D).

PT Wira Insani, yang berkedudukan di Talavera Office Park Lantai 5, Jalan Letjend. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan, secara rutin memberikan tunjangan kemahalan sebesar 55% dari upah pokok kepada pekerjanya.

Namun dalam prakteknya, menurut Ramlan Alie selaku pekerja PT Wira Insani, perusahaannya hanya memberikan tunjangan kemahalan sebesar 15% dari gaji pokoknya. Sehingga, Ramlan turut mengajukan tuntutan kekurangan pemberian tunjangan kemahalan dalam permohonan pensiunnya tertanggal 29 April 2010.

Karena tak kunjung direalisasikan oleh perusahaan, Ramlan Alie mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja karena pensiun ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam gugatannya, Ramlan Alie meminta PHI Jakarta untuk menghukum perusahaan membayar uang kompensasi pensiun termasuk pula kekurangan tunjangan kemahalan, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.1,7 Miliar dan kerugian imateriil sebesar Rp.500 juta.

Atas tuntutan pekerjanya, PT Wira Insani mengajukan keberatan. Menurut perusahaan, gugatan Ramlan telah mencampuradukkan perselisihan, dan tanpa alasan atau dasar hukum yang sah telah menuduh perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana, sehingga mengakibatkan gugatan Ramlan tidak jelas atau kabur.

Dan menurut perusahaan, PHI Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara di luar dari perselisihan hubungan industrial, yaitu dengan adanya tuntutan kerugiaan materiil maupun immateriil merupakan wewenang dari hukum perdata biasa (dan karenanya pengadilan perdata), bukan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial.

PHI Jakarta dalam amar putusannya Nomor 49/PHI.G/ 2013/PN.JKT.PST., tanggal 26 Agustus 2013, menghukum perusahaan untuk membayar kekurangan tunjangan kemahalan sebesar Rp.472 juta, dan kompensasi uang pesangon karena pensiun sebesar Rp.371,8 juta.

Tak puas dengan putusan PHI Jakarta, perusahaan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor  104/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST., yang disertai dengan memori kasasi tanggal 10 September 2013.

Atas permohonan kasasi dari perusahaan, Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung telah menerbitkan putusan Nomor 635 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 28 Februari 2014, yang menolak permohonan kasasi dari PT Wira Insani. Akan tetapi, Majelis Hakim Kasasi yang diketuai oleh H Djafni Djamal SH, MH, mengubah amar putusan PHI Jakarta, sepanjang besaran kewajiban perusahaan membayar kekurangan tunjangan kemahalan hanya menjadi sebesar Rp.94,4 juta.

Perubahan amar putusan PHI Jakarta, karena Mahkamah Agung berpendapat, tuntutan tentang hak-hak pekerja harus diajukan dalam tempo atau kadaluarsa selama 2 (dua) tahun, vide Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of