Type to search

Mengancam Teman Sekerja, Dapat di-PHK Tanpa Putusan Pidana

Share

Jayapura | Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, demikian bunyi ketentuan Pasal 336 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sehingga, apakah seseorang dapat terbukti melakukan tindak pidana mengancam keselamatan orang lain, maka haruslah terlebih dahulu diperiksa, dan dilakukan penyidikan serta penuntutan oleh pengadilan umum yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana. Karena tiada seorangpun dapat dinyatakan bersalah, sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Berbeda dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, Nomor 02/G/2013/PHI.JPR. tanggal 3 April 2013, yang mengabulkan gugatan pemutusan hubungan kerja PT Airfast Aviation Facilities Company terhadap Thomas Lesomar.

PHI Jayapura, meskipun belum ada putusan hakim atas perbuatan pidana yang disangkakan kepada Thomas Lesomar, tetapi telah membenarkan Laporan Dugaan Pelanggaran pada tanggal 30 Januari 2012, bahwa telah terjadi pelanggaran kerja, yakni mengenai tindakan Thomas Lesomar yang mengancam dan atau mengintimidasi secara fisik dan non fisik teman sekerja di area di lingkungan Perusahaan.

Pertimbangan hukum PHI Jayapura telah menyimpang dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-I/2004 tanggal 26 Oktober 2004, yang mencabut kewenangan pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law melalui putusan pengadilan yang independen dan imparsial.

Terhadap putusan PHI Jayapura, Thomas Lesomar mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 24 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/G/2013/PHI-JPR. yang disertai/diikuti dengan memori kasasi tanggal 31 Mei 2013.

Akan tetapi, Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung yang diketuai oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., pada tanggal 28 Mei 2014, menerbitkan Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2014, yang menolak permohonan kasasi Thomas Lesomar. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terbukti Tergugat melakukan kesalahan berat oleh karena itu harus di PHK. (Hz)

1 Comment

  1. Ayu 22 Mei 2017

    Jika saya melalkukan kekersaan terhadap teman kerja saya, ,lalu saya di PHK secara tidak terhormat.
    Tanpa adanya surat peringatan atau sp1,sp2,sp3 , , apakah saya dapat uang pasangon? Dan ganti rugi karena kontrak saya belum habis. Apakah perusahaan memberikan saya uang selama masa kontrak saya blum habis???

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *