Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
162

MK Tidak Dapat Menerima Gugatan ke-12 Organisasi Pekerja

Jakarta – “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”, ucap Hamdan Zoelva selaku Ketua Mahkamah Konstitusi saat memimpin sidang pembacaan Putusan Perkara Nomor 101/PUU-XI/2013 di ruang sidang Pleno gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (16/10), Pukul 10.17 Wib.

Permohonan yang dimohonkan oleh FSP RTMM SPSI, FSPTKILN, BPBD HMI, FNPBI, SPN, SBSI 1992, GSBI, BIMA, GASPERMINDO, DKR, SRMI dan SPINDO, mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat,  ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kedua belas organisasi pekerja dan masyarakat itu, menilai kesebelas pasal dan ayat dalam UU SJSN, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya kesebelas pasal dan ayat dalam UU SJSN tersebut. Karena pada dasarnya menurut para Pemohon, UU SJSN bukan mengatur jaminan sosial (social security), melainkan mengatur asuransi sosial (social insurance), yang mewajibkan masyarakat harus mendaftar jika ingin mendapatkannya.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, kesebelas pasal dan ayat dalam permohonan yang diajukan kedua belas organisasi pekerja dan masyarakat tersebut, pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, bertanggal 31 Agustus 2005; Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011; Putusan Nomor 51/PUU-IX/2011, bertanggal 14 Agustus 2012; Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011, bertanggal 8 Agustus 2012; dan Putusan Nomor 9/PUU-X/2012, bertanggal 25 September 2012.

Selain itu, Mahkamah menilai pada bagian “Alasan Permohonan Pengujian” yang menurut Mahkamah dimaksudkan sebagai posita oleh para Pemohon, hanya disebutkan beberapa ketentuan baik pasal maupun ayat yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, namun sebagian ketentuan lain tidak disebutkan, dan tidak disertai argumentasi hukum yang dapat menguatkan alasan inkonstitusionalitasnya ketentuan yang dimohonkan pengujian.

Dalam pertimbangannya lebih lanjut, “Mahkamah tidak menemukan posita yang dapat mendukung petitum mengenai inkonstitusionalitas ketentuan-ketentuan dimaksud yang menimbulkan kekaburan pada permohonan para Pemohon. Hal demikian pada akhirnya mengakibatkan Mahkamah tidak memiliki titik pijak untuk memberikan penilaian atau pertimbangan hukum mengenai inkonstitusionalitas kesebelas pasal dan ayat yang dimaksud para Pemohon”, ujar salah satu Hakim Konstitusi.

Atas hal tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon kabur, tidak jelas dan tidak cermat. Sehingga, dalam konklusinya, Mahkamah menyimpulkan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of