Type to search

Mogok Buruh Sari Roti, PHI Nyatakan Tidak Sah

Share

Bandung | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 15/Pdt-Sus-PHI/2014/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2014, menyatakan, “… dengan demikian haruslah dinyatakan mogok kerja periode tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2013 yang dilakukan para Tergugat dikategorikan mogok kerja tidak sah”, ujar Marina Marpaung SH, MH, selaku Ketua Majelis Hakim.

Petikan pertimbangan hukum diatas, adalah pemeriksaan atas perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan gugatannya oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk yang memproduksi roti bermerk “Sari Roti” melawan Aang Kurniawan, dkk (122 orang).

Dalam gugatannya, perusahaan yang terletak di Kawasan MM2100, Cikarang Barat, Bekasi tersebut, menggugat Aang dan kawan-kawan, karena tidak masuk bekerja pada tanggal 1 Mei 2013 lalu. Kemudian Aang kembali tidak masuk bekerja pada tanggal 8 Mei 2013 hingga 15 Mei 2013.

Atas tidak bekerjanya Aang Dkk, Sari Roti berdalih mengalami kerugian Rp.36,5 Milyar. Sehingga hubungan kerja keduanya tidak lagi dapat dilanjutkan, dan karenanya pihak perusahaan menggugat pengakhiran hubungan kerja ke PHI Bandung.

Berbeda dengan Aang Kurniawan, dalam jawabannya yang termuat dalam Putusan Nomor 15/Pdt-Sus-PHI/2014/PN.Bdg tanggal 3 Oktober 2014. Tindakan perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dirinya bersama ke-121 temannya yang lain, adalah adanya faktor pemberangusan serikat pekerja FKI (Federasi Serikat Pekerja Industri). Dan ketidakhadirannya karena dilarang oleh satpam yang berjaga didepan pabrik, bukan karena adanya unsur kesengajaan melakukan mogok kerja.

Namun, PHI Bandung menilai tidak bekerjanya Aang Kurniawan, dkk karena melakukan mogok kerja. Sebab Aang dan kawan-kawan pada tanggal 8-15 Mei 2013 berada didepan gerbang perusahaan.

“Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dengan para Tergugat Konpensi dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 9 Juli 2013”, ujar Marina Marpaung SH, MH, selaku Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan. (Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *