Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
226

Penegakkan Hukum Jadi Tantangan Menakertrans era Jokowi

Andi Gani Nuwawea, Jumhur Hidayat, Rieke Dyah Pitaloka dan Patrice Rio Capella digadang-gadangkan akan menduduki kursi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden Jokowi, yang baru mengambil sumpah jabatan sebagai Presiden Indonesia ke-7, Senin (20/10) di Gedung DPR/MPR.

Dalam konsiderans Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan, bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Keberadaan UU 13/2003, dimaksudkan untuk melindungi tenaga kerja (pekerja/buruh) beserta jaminan terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh, yang didalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur mengenai beberapa hak dasar setiap orang yang menjadi warganegara Indonesia, yaitu hak atas pekerjaan (Ps. 27 ayat 2), imbalan layak (Ps. 28D ayat 2), berserikat (Ps. 28), dan jaminan sosial (Ps. 28H ayat 3).

Keempat hak dasar pekerja/buruh tersebut, terkait erat dengan hubungan industrial karena mengatur tentang pekerjaan, upah, berserikat dan jaminan sosial, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 88 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 104 ayat (1) UU 13/2003.

Menurut catatan buruhonline.com, putusan hubungan industrial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2006 sampai 2013, yaitu sebanyak 2.991 putusan. Buruh yang menjadi penggugat sebanyak 2.641, sebanyak 1.770 gugatan dikabulkan, 573 gugatan ditolak dan 298 gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengusaha lebih banyak melakukan kasasi, yaitu sebanyak 1.645 permohonan dengan hasil dikabulkan sebanyak 387 permohonan, ditolak sebanyak 1.063 permohonan, dan yang tidak dapat diterima sebanyak 195 permohonan. Sedangkan buruh 1.333 permohonan, dengan hasil sebanyak 286 permohonan dikabulkan, ditolak sebanyak 865 permohonan dan yang tidak dapat diterima sebanyak 181 permohonan.

Dari catatan diatas, menunjukkan tidak sedikit perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Keengganan pengusaha dalam melaksanakan sebagian ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, merupakan pekerjaan rumah yang berada dalam urutan nomor satu dari tugas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden Jokowi.

Sebab, perselisihan hubungan industrial didominasi dari adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja/buruh yang dilakukan oleh pengusaha. Sedangkan tidak imbangnya kondisi sosial ekonomi pekerja/buruh dengan pengusaha, membuat mogok kerjayang marak dilakukan pekerja/buruh menjadi satu-satunya alat untuk menekan pengusaha menjalankan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Disitulah peran penting Pemerintah dibutuhkan oleh pekerja/buruh, guna menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja/buruh, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang diatur pelaksanaannya secara khusus dalam ketentuan Pasal 176 UU 13/2003.

Serikat pekerja/serikat buruh yang semakin kritis akhir-akhir ini, telah menunjukkan bahwa kurangnya upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah telah berdampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi pekerja/buruh yang terus semakin termarjinalkan.

Terobosan-terobosan hukum terus dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh, diantaranya dilakukan oleh Aliansi Jawa Barat (Aljabar) dengan menggugat Pemerintah ke Mahkamah Konstitusi, dan Gerakan Bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN) melalui proses Politik di DPR.

Keduanya mempersoalkan penegakkan hukum ketenagakerjaan di sektor perusahaan swasta dan perusahaan milik negara, yang tidak secara sukarela patuh menjalankan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. (Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of