Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.118

Pengakhiran Tanpa Pemberitahuan, Kontrak Batal Demi Hukum

Sangatta | Pengakhiran atau perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu atau yang dikenal dengan istilah sistem kerja kontrak, harus diberitahukan kepada pekerja, demikian maksud ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, PT Yakin Sukses Bersama yang berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo S.12, Swarga Bara, Sangatta, memuat aturan pengakhiran perjanjian kontrak akan diberitahukan sebelum kontrak kerja berakhir.

Namun, PT Yakin Sukses Bersama tidak melaksanakan aturan yang telah dibuatnya dengan pekerja Muhammad Oriza dalam perjanjian kontrak. Seharusnya, Oriza diberitahukan masa berakhir kontrak kerjanya sebelum tanggal 7 Juni 2013. Tetapi Oriza baru mendapatkan surat pemberitahuan kontrak kerja berakhir pada tanggal 22 Agustus 2013.

Atas pemberitahuan pengakhiran kontrak kerja tersebut, Oriza tidak dapat menerimanya. Karena Oriza merasa telah dibiarkan bekerja dari tanggal 8 Juni 2013 sampai dengan 22 Agustus 2013 tanpa diikat kembali dengan perjanjian kontrak.

Merasa hak-haknya dilanggar oleh PT Yakin Sukses Bersama, Oriza menggugat perusahaannya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan tuntutan untuk tetap dapat dipekerjakan dan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.42 juta sebagai pengganti upah selama tidak dipekerjakan.

Mendasarkan dengan tuntutan Muhammad Oriza, PHI Samarinda dalam putusannya Nomor 29/G/2013/ PHI.Smda, tanggal 2 April 2014, mengabulkan gugatan Muhammad Oriza. PHI Samarinda menghukum perusahaan untuk mempekerjakan kembali Muhammad Oriza dan mewajibkan perusahaan untuk membayar upah sebesar Rp.7,8 juta.

Tak terima dengan putusan PHI Samarinda, PT Yakin Sukses Bersama mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 14 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/KAS/2014/ PHI.Smda jo. Nomor 29/G/2013/PHI.Smda yang diikuti dengan memori kasasi tanggal 21 April 2014.

Dalam dalil kasasinya, perusahaan tidak dapat menerima Muhammad Oriza kembali bekerja dengan jabatan semula yaitu sebagai Kepala Proyek, karena posisi tersebut telah tidak ada. Sehingga, perusahaan meminta Mahkamah Agung untuk mengubah amar putusan PHI Samarinda.

Atas dalil memori kasasi yang disampaikan PT Yakin Sukses Bersama, Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya yang termuat pada putusan Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 18 September 2014, berpendapat, bahwa PHI Samarinda tidak mempertimbangkan bukti T-2 berupa Surat Perpanjangan Kontrak mulai 7 Juni 2013 sampai dengan 7 September 2013, bukti T-2 yang tidak dibantah dan telah diterima oleh Pekerja sehingga dengan demikian Pekerja dan Perusahaan telah memperpanjang kontrak, namun demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 8 Juni 2012 (vide bukti P.1/T2) yang mengharuskan pemberitahuan perpanjangan kontrak harus dilakukan 30 hari sebelum perjanjian kerja kontrak berakhir. (Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of